posaceh.com, Banda Aceh – Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh no urut 1, Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi menuding sebagian eks kombatan GAM belum mendapatkan kesejahteraan.
Paslon no urut 2, Muzakkir Manaf alias Mualem langsung menyebut lembaga pengelola eks kombatan itu, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) diibaratkan seperti ‘Lage hantu bak kayee” atau hantu di pohon. Sebuah kiasan untuk menggambarkan pengganggu yang tidak ada habis-habisnya.
Hal itu mencuat dalam sesi tanya-jawab debat kedua paslon cagub dan cawagub Aceh dengan moderator, Romy Zuliansyah dan Ida Almaddany di The Pade Hotel, Lampeneurut, Darul Imarah, Aceh Besar Jumat (1/11/2024) malam,
Bustami menyatakan nasib eks kombatan GAM dan korban konflik yang belum juga sejahtera, walau perdamaian sudah 19 tahun.
Seperti diketahui, perjanjian damai RI-GAM ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. “Pengabaian kepada mereka merupakan kekeliruan besar, karena bisa memicu kerawanan sosial,” tambahnya.
Dalam sesi tanya-jawab itu, Fadhil mempertanyakan kembali nasib eks kombatan GAM, padahal anggaran yang dikucurkan sangat besar, dari 2017-2024 sudah mencapai Rp 500 miliar lebih atau setengah triliun lebih.
Fadhil mengatakan keberadaan Badan Reinterigasi Aceh (BRA) sangat penting, tetapi hingga saat ini banyak korban konflik dan eks kombatan belum mendapat kesejahteraan, Bahkan, katanya, telah terjadi penyimpangan di BRA.
Muzakkir menjelaskan BRA sebenarnya sebagai wadah daripada perjuangan mantan kombatan, tetapi dalam penyelengaraan, diibaratkan seperti ‘lage hantu bak kayee’. Mantan Panglima GAM itu menjelaskan antara SKPA, Sekretariat dengan Ketua BRA tidak sinkron
“Hal inilah yang perlu disikapi, sikronisasi antara ketua dengan sekretariat,” jelasnya. Dia menambahkan, akibat ketidakharmonisan keduanya pada 2012, anggaran yang telah disediakan menjadi mati total dan akan memperbaiki lembaga itu, jika menjadi gubernur nantinya.
Mualem menambahkan satu dari lima dana Otsus untuk mantan kombatan GAM. Mualem kembali menjelaskan telah meminta Pj Gubernur Aceh saat dipegang Bustami mengganti ketua dan sekretariat, tetapi baru saja diganti.
Dikatakan, untuk mensikapi hal ini, maka harus merujuk ke pusat, agar betul-betul serius, tidak lagi ramai seperti dulu. Wakil cagub paslon no urut 2, Fadhlullah atau Dek Fadh menambahkan wadah ini untuk semua, bukan hanya kombatan saja, tetapi seluruh korban konflik, tempat mereka mengadu dan selama ini, bantuan telah disalurkan sesuai dengan aturan.
Namun, Fadhil mengatakan sikronisasi sudah telat, karena mantan kombatan GAM, sangat ingin merasakan kesejahteraan. Karena ini sangat strategi, katanya, korban konflik dan mantan kombatan harus mendapat perhatian agar juga sejahtera.
Seperti diketahui, Ketua BRA Suhendri telah diganti seusai ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dengan dugaan melakukan korupsi bantuan korban konflik Rp 15,7 miliar.
Penjabat Gubernur Aceh Dr H Safrizal ZA M Si telah menunjuk Jamaluddin sebagai Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sisa jabatan 2020-2025 menggantikan Suhendri.pada Senin (28/10/2024).
Pergantian itu berdasarkan usulan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Muzakkir Manaf nomor 20/KPA/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024, prihal Rekomendasi Pergantian Ketua BRA.
Berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2015 tentang BRA, disebutkan Ketua Badan Reintegrasi Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul tertulis dari Ketua KPA Pusat.(Muh)
