posaceh.com, Jakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, mengingatkan bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional saat ini tidak lagi terbatas pada kekuatan militer. Perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga perang kognitif menjadi tantangan baru yang berpotensi memengaruhi pola pikir dan cara pandang masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ace Hasan Syadzily saat penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Lemhannas RI dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Ace menegaskan, ketahanan nasional harus dibangun melalui penguatan berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya mengandalkan kekuatan pertahanan militer.
“Ketahanan nasional bukan hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga oleh komponen yang lain. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta demografi kita,” ujar Ace.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk ancaman baru berupa perang kognitif yang menyasar cara masyarakat berpikir, memahami, dan merespons informasi.
Kehadiran kecerdasan buatan serta algoritma yang mengatur penyebaran informasi di ruang digital juga berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
Karena itu, masyarakat, termasuk kalangan pers, dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat melemahkan ketahanan nasional.
“Kita harus menyadari itu dan bisa jadi kita menjadi kekuatan yang dipakai,” katanya.
Ace menambahkan, menjaga ketahanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Dalam konteks tersebut, pers memiliki peran strategis untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi antara organisasi wartawan dan Lemhannas RI.
Menurut Munir, kerja sama ini bukan sesuatu yang baru, melainkan kelanjutan sekaligus pembaruan dari hubungan kelembagaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.
“Kami menyambut baik MoU antara PWI dengan Lemhannas. Kerja sama ini adalah pembaruan karena sebelumnya antara PWI dengan Lemhannas sudah terjalin kerja sama yang cukup lama,” ujar Munir.
Ia menjelaskan, selama ini sejumlah anggota PWI, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mengikuti berbagai program pendidikan Lemhannas, termasuk pendidikan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara yang berlangsung selama tiga hingga enam bulan.
Munir menilai, tantangan terhadap ketahanan nasional semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan dinamika geopolitik global.
Dalam situasi tersebut, penguatan wawasan kebangsaan bagi insan pers menjadi sangat penting mengingat wartawan memiliki peran besar dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat.
“Penguatan nilai-nilai kebangsaan di kalangan wartawan dan komunitas pers harus terus dilakukan, bahkan harus ditularkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Munir juga mengingatkan bahwa setiap produk jurnalistik harus tetap berpedoman pada prinsip dan etika jurnalistik, sekaligus memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga persatuan bangsa.
“Kita bekerja dalam koridor jurnalisme, di mana memproduksi dan mendistribusikan berita. Sehingga berita-berita yang kita produksi dan siarkan itu tetap menjaga NKRI, nilai-nilai kebangsaan, dan merawat kebinekaan,” katanya.
Adapun kerja sama antara PWI Pusat dan Lemhannas RI meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kepemimpinan, Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, pertukaran informasi dan narasumber, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan ilmiah.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir.
Melalui kerja sama ini, kedua lembaga diharapkan dapat memperkuat pemahaman kebangsaan di kalangan insan pers sekaligus meningkatkan kontribusi media dalam menjaga persatuan, keutuhan NKRI, dan ketahanan nasional di tengah tantangan era digital.(Hadi)
