posaceh.com, Banda Aceh – Jalan menuju event Pra PORA tak bisa ditempuh tanpa “surat jalan”. KONI Aceh kembali menegaskan seluruh kontingen cabang olahraga, termasuk bola voli, wajib mengantongi rekomendasi resmi dari KONI Daerah/Kabupaten-Kota.
“Kita tidak akan bertanggung jawab terhadap kepastian atlet, baik personal maupun tim, untuk ikut PORA 2026 di Aceh Jaya tanpa adanya rekomendasi itu,” tegas Ketua Harian KONI Aceh, Kennedy Husein, Selasa (14/07/2026) siang.
Pernyataan itu disampaikan bersama Ketua Harian PB PORA XV 2026, Muslem HS, dan Wakil Ketua II KONI Aceh, Bachtiar Hasan.
Penegasan ini muncul di tengah kisruh berkepanjangan di tubuh Pengprov PBVSI Aceh yang membuat pelaksanaan Pra PORA bola voli mandek.
Kennedy menyebutkan, regulasi rekomendasi bukan kebijakan dadakan. Ini menyangkut legalitas dan akuntabilitas penggunaan dana pembinaan.
“Sebagai pembina semua cabor yang terdaftar, KONI Daerah berhak memberikan rekomendasi. Ini bagian dari legalitas penggunaan dana untuk cabor yang diberangkatkan menuju PORA 2026,” jelas Kennedy.
Senada itu, Muslem HS menegaskan PB PORA XV hanya akan menampung kontingen yan didaftarkan resmi oleh KONI kabupaten/kota. “Di luar itu tidak ada toleransi. Termasuk soal konsumsi dan akomodasi. Kami sudah briefing. Ini menyangkut legalitas penyelenggaraan. Kami tidak mau ambil risiko,” ujar Muslem tegas.
KONI Aceh juga menyoroti lemahnya koordinasi Pengprov PBVSI dengan KONI daerah. Akibatnya, tim yang merasa sudah lolos Pra PORA terancam gagal tampil di PORA.
“Masalahnya, mereka tidak didaftarkan oleh KONI setempat ke PB PORA. Kalau begini kan semua jadi sia-sia belaka,” tandas Kennedy.
Hingga kini, jadwal Pra PORA bola voli Aceh sudah beberapa kali diundur dan kandas. Puncaknya, KONI Aceh sempat melontarkan ancaman _take over_ penyelenggaraan. Jadwal terbaru menyebut Pra PORA voli baru akan digelar Agustus 2026.
Kisruh ini memantik keresahan. Sejumlah pengurus Pengcab dan pegiat voli di Aceh mendesak KONI Aceh segera turun tangan.
Pengcab meminta KONI Aceh berkomunikasi dengan PBVSI Pusat di Jakarta untuk mencari solusi cepat. Opsi paling ekstrem: pembekuan Pengprov PBVSI Aceh dan penunjukan caretaker untuk menggelar Musprovlub.
“Hanya dengan cara itu dunia bola voli Aceh akan bergairah lagi. Diurus oleh sosok yang kredibel, kompeten, dan benar-benar care terhadap bola voli Aceh,” pinta salah satu sumber dari kalangan Pengcab.
Dengan waktu PORA 2026 kian dekat, bola kini ada di tangan Pengprov PBVSI Aceh. Akankah kisruh ini berakhir, atau mimpi para atlet voli muda Aceh harus kandas di tengah jalan? (Sdm/*).
