Daerah

Komisi V DPRK Bireuen Terima Audiensi MPA

9
Komisi V DPRK Bireuen, melakukan pertemuan dengan pengurus lembaga MPA Kabupaten Bireuen, diruang rapat ketua DPRK Bireuen, Selasa (10/11/2026) siang. FOTO/ HUMAS DPRK BIREUEN

posaceh.com, Bireuen – Komisi V Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, menerima kunjungan Lembaga Majelis Pendidikan Aceh (MPA) secara kusus diruang Ketua DPRK Bireuen, Selasa (10/11/2026) siang.

Rapat yang dipimpin, ketua Komisi V Syahrizal, SP juga menggambarkan secara singkat tugas, fungsi, dan bidang kerja masing-masing anggota Komisi V DPRK Bireuen.

Sedangkan Ketua MPA Kabupaten Bireuen, Dr Diana MA juga menjelaskan tugas dan fungsi lembaga serta latar
belakang masing-masing anggota yang memiliki peran dalam mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan MPA.

Selanjutnya, menyampaikan bahwa kepengurusan Majelis
Pendidikan Aceh ( MPA) Kabupaten Bireuen telah resmi dilantik oleh Bupati
Bireuen dan beranggotakan sebanyak 11 Orang pada tanggal 1 Oktober
2026 Sebagai langkah awal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pihak
MPA telah melakukan audiensi dengan beberapa instansi terkait, diantaranya Kejaksaan Negeri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Dayah.

Ke depannya, MPA juga berencana melanjutkan audiensi dengan sejumlah dinas dan instansi terkait lainnya guna memperoleh dukungan terhadap pelaksanaan program kerja lembaga.
Serta mengharapkan DPRK Bireuen dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan dan program kerja lembaga tersebut demi meningkatkan kualitas pendidikan serta mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Komisi V Syahrizal menyampaikan bahwa Komisi V DPRK Bireuen sangat mendukung keberadaan Lembaga MPA, mengingat sekarang masih banyak permasalahan dalam dunia pendidikan, baik yang berkaitan
dengan peserta didik, wali murid, maupun tenaga pendidik.

Terkait dukungan anggaran, Syahrizal menjelaskan bahwa, hal tersebut perlu dibicarakan dan dikoordinasikan bersama pihak eksekutif, karena keputusan mengenai penganggaran tidak dapat ditentukan oleh Komisi V secara tunggal, melainkan harus melalui pembahasan bersama
sesuai mekanisme yang berlaku.(Mar)

Exit mobile version