POSACEH.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Pusat mengeluarkn Status identifikasi wilayah terpapar virus corona terbagi ke dalam beberapa zona, yakni zona merah, oranye, kuning dan hijau. Status tersebut pun mempengaruhi tingkat penanganan dan kewaspadaan dalam menghadapi wabah global ini.
Penetapan sembilan kabupaten/kota sebagai zona merah Covid-19 di Aceh, dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor 440 /7810 tentang Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman dari covid 19 pada kriteria zona merah dan zona hijau di Aceh, tertanggal 2 Juni 2020, langsung mendapat protes dari sejumlah daerah. Keberatan itu termasuk Banda Aceh.
Ketua Komisi I DPRK Aceh Besar Musriadi SPd MPd kepada Pos Aceh, Sabtu (6/6/2020) menegaskan penerapan zona merah untuk ibukota provinsi Aceh sudah sangar merugikan Banda Aceh. “Jangankan zona merah, oranye maupun kuning, kita kurang sepakat. Karena itu, penetapan tersebut harus ditinjau ulang,” katanya.
Sampai saat ini diakui belum ada penjelasan resmi bagaimana menetapkan sebuah daerah masuk zona merah virus Corona. Apakah karena banyak angka positif Covid-19 atau ada parameter lain, ini tidak dijelaskan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Privinsi.
“Setahu saya sampai saat ini, memang belum ada parameter yang jelas dari pemerintah dalam menetapkan sebuah daerah itu termasuk zona merah penyebaran Covid 19. Situs resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 tidak menyediakan informasi mengenai zona merah,” ungkap Musriadi.
Pun demikian, terang Politisi Partai Amanst Nasional (PAN) tidak dijelaskan seberapa bahayanya daerah-daerah yang dikatakan zona merah itu. Bahkan dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud zona merah. “Pemerintaha Pusat dan Pemerintah Aceh harus terbuka kepada masyarakat, tentang alasan satu daerah dikatakan zona merah Covid-19,” harapnya.
Menurut, anggota DPRK Banda Aceh Fraksi PAN dari daerah pemilihan Ulee Kareng-Syiah Kuala mengatakan belum adanya kesepahaman yang menyatu antara pusat dan daerah. Belum satu frekuensi dalam merumuskan parameter penetapan zona merah yang mengarah kepada lemahnya koordinasi.
Zona merah jadi penetapan subyektif saja dan tidak didasarkan pada regulasi. “Pemerintah Pusat dan Provinsi harus ada parameter yang jelas dalam menetapkan status zona merah virus corona (Covid-19) untuk suatu daerah. Jadi pemerintah belum menetapkan indikator suatu daerah bisa disebut sebagai zona merah,” katanya.
Apresiasi Wali Kota
Lebih lanjut, Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh menegaskan bahwa, pihaknya terus mendorong dan mengapresiasi kinerja Wali Kota Banda beserta seluruh jajarannya dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
“Bapak Aminullah salah satu Wali Kota yang eksis baik di media sosial dan melalui regulasi yang kampayekan penanggulangi wabah Covid-19 kepada masyarakat. Harusnya ini juga menjadi pertimbangan penetapan zona merah,” demikian Musriadi Aswad SPd MPd, Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh.
Musriadi mengungkapkan, terkait penetapan zona merah, Pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga melakukan protes dan menolak keputusan yang menyatakan Kota Banda Aceh sebagai zona merah Covid-19.
Penolakan bersama tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Penyampaian Tanggapan atau Jawaban Terhadap Pemandangan Umum, fraksi – fraksi dewan mengenai rancangan qanun inisiatif Wali Kota Banda Aceh tahun 2020, di Gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (5/6/2020).
Paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota H Zainal Arifin, para anggota DPRK, Forkopimda Kota serta para pejabat dijajaran Pemko Banda Aceh.(MarDG)
