posaceh.com, Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera menyelesaikan pembayaran hak-hak pegawai, baik insentif tenaga kesehatan (nakes), gaji tenaga kontrak, hingga ASN yang belum mendapatkan haknya seperti Tunjangan Prestasi Kerja tahun 2021.
“Jadi kami mendorong ini untuk segera ditunaikan, khususnya untuk yang tahun 2021,” kata Farid Nyak Umar, kepada awak media, di Banda Aceh, kemarin.
Pemerintah kota, kata Farid, juga telah berjanji bahwa sebelum kepemimpinan kepala daerah berakhir pada Juli 2022, semua yang tertunggak tersebut telah dibayar. “Ini penting dan harus diprioritaskan, karena sebentar lagi juga akan memasuki lebaran Idul Fitri,” katanya.
Ia mengungkap bahwa selain insentif nakes, TKP ASN Pemko Banda Aceh juga tertunggak selama dua bulan pada tahun 2021 lalu. “Jadi saya dapat informasi, TPK ASN untuk bulan November dan Desember 2021 lalu belum dibayar,” katanya.
Sementara untuk tenaga kontrak, kata Farid, DPRK mendapatkan keluhan dari guru-guru diniyah. Farid mengatakan, pembayaran honor tenaga kontrak dan tunjangan ASN tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan pada APBK. Begitu juga dengan pembayaran insentif nakes.
“Pembayaran insentif nakes ini memang awalnya langsung dari APBN, khususnya pada 2020 lalu. Tapi sejak 2021, insentif nakes dibebankan pada APBK, khususnya nakes pada RSUD dan puskesmas,” katanya.
Sumber pembiayaannya, kata Farid, menggunakan anggaran yang disisihkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Banda Aceh. “Jadi pada pertengahan 2021 lalu, terbit Peraturan Menteri Keuangan yang mengharuskan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan DAU sebesar 8 persen untuk penanganan Covid, termasuk di dalamnya untuk membayar insentif nakes,” ungkap Farid. Adapun DAU Kota Banda Aceh tahun 2021 sekira Rp 557 miliar lebih. Delapan persen dari nilai itu adalah Rp 44 miliar lebih.(Adv)
