Pemko Banda Aceh

Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh: Pelibatan Perempuan Wujudkan Kesetaraan Gender untuk Pembangunan Berkelanjutan

1815
×

Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh: Pelibatan Perempuan Wujudkan Kesetaraan Gender untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, Cut Azharida, SH, di rusng kerjanya, Rabu (21/2/2023). FOTO/ DOK DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH

posaceh.com, Banda Aceh – Kesetaraan gender di berbagai bidang bagi para perempuan harus terus direalisasikan secara konsisten melalui upaya membangun semangat bersama untuk mewujudkan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak. Hal tersebut menjadi prioritas bagi Pemko Banda Aceh guna mencegah terjadinya permasalahan khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh , Cut Azharida.

Menurunya, pengarusutamaan gender merupa¬kan strategi pembangunan melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender, baik la¬ki-laki maupun perempuan, anak, lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Un¬tuk itu, melalui Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (Musrena), kata Cut Azharida, DP3AP2KB Kota Banda Aceh ingin melihat sejauh mana peran per¬empuan terlibat dalam pem-bangunan.

“Makanya nanti dikhususkan aspirasi perempuan dan anak. Nanti semua ma¬sukan dan sarana musrena akan muncul. Walaupun usul dan saran tidak semuanya harus dilaksakan oleh pemko tergantung juga dengan ang¬garan yang tersedia,” kata Cut Azharida SH, Rabu (21/2/2023).
Ia menjelaskan bahwa Musrena itu adalah musyawarah aksi perempuan, yang dilaksanakan hanya baru pertama kali di Indonesia khususnya Banda Aceh, dengan melibatkan anak dan perempuan.
Nah, menyangkut dengan DP3AP2KB, kata Cut, nantinya akan melihat keterli¬batan perempuan itu sendiri, sebab hasil Musrena itu akan dimasukan Musrenbang kecamatan, dan kota. Nanti sudah sampai tingkat kota, selanjutnya akan dilihat peri-oritas sesuai dengan angga¬ran yang ada.

“Jadi aspirasi juga sangat dibutuhkan, karena ada aturan yang menyebutkan bahwa anak harus dilibatkan dari semua segi pembangunan. Apalagi kebutuhan anak itu dia sendiri, mungkin orang tua tidak tau keinginan anak, ya hari ini pemerintah membuat gerakan itu walaupun hampir 3 tahun Musrena tak dilaksanakan semenjak Covid. Dan sekarang sudah dilaksanakan lagi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Cut Azharida menerangkan, bahwa biasanya yang diusulkan, Perempuan dalam Musrena itu, meliputi pendidikan politik bagi perempuan, bagaimana manejemen terhadap perempuan, kemudian pengetahuan ada peningkatan ekonomi keluarga, sebab mereka juga butuhkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

“Sebanrnya perempuan itu mampu, cuman kesem¬patan belum ada, kemudian seperti pendidikan politik perempuan itu penting, karena perempuan harus support untuk maju dan tampil, tetapi juga banyak sebab dan alasan mengapa perempauan tidak begitu muncul,” jelasnya.
“Sebenarnya setiap usul dari Musrena itu menjadi tupoksi kerja dinas kami, seperti pendidikan politik bagi perempuan, majemenn organisasi ke perempuan, dan itu semua larinya ke DP3AP2KB . Namun itu tergantung anggaran, kita mungkin selama ini fokus pada pem¬bangunan fisik, sebenarnya pembangunan SDM sangat butuh juga,” tambahnaya.

Menurutnya, pembangu¬nan fisik dan pembangunan SDM harus ada peningka¬tan. Ia mencontohkan, keterlibatan perempuan dalam pembangunan kota Banda Aceh, masih sangat terbatas. Hal itu bisa dilihat dari be¬berapa jabatan yang diemban oleh perempuan. “kalau kita lihat perempuan yang ada dipemerintahan dan legislatif sangat terbatas, tapi kita pelaku usaha banyak perempuan. Cuma perempuan untuk pemberdayaannya masih harus digerakkan.

Seperti DP3AP2KB, yang tentunya harus banyak membuat pelatihan yang bisa diberikan kepada perempuan. Untuk itu fungsi dari DP3AP2KB, yakni mensuport perempuan harus maju dan tampil, karena hari ini keseteraan gender antara perempuan dan lak itu sama, walaupun kodrat perempuan itu sebagai ibu. Tapi kan perempuan juga harus bisa maju, seperti masa sejarah dulu, kita mengenal Cut Nyak Dien,” jelasnya.
Tak hanya itu, kata Cut Azharida, DP3AP2KB kota Banda Aceh, senatiasa meli¬batkan Bale Inong. Menurutnya keterlibatan Bale Inong dikampung perlu didukung.

“Diharapkan semua aspirasi yang disampaikan dapat tertampung dalam program, walaupun tak semua, harapan maksimal agar dapat tertampumg semua, mana yang perioritas,” ujarnya.

Untuk diketahui, Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (Musrena) dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan kota Banda Aceh. Para perempuan, anak dan disabilitas dapat menyalurkan aspirasinya untuk mencapai tujuan bersama.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perem¬puan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, Sri Sahrawati menambahkan, bahwa Musrena merupakan wadah bagi kaum perem¬puan, anak dan disabilitas untuk menyampaikan usulan yang terjadi di Gampongnya masing-masing. Kegiatan ini tidak terlepas dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Karena setelah proses Musrena ini berlangsung, usulan ini akan dibawa ke Musrenbang kecamatan,” kata Sri.

Menurut Sri, dalam kegiatan Musrena berbagai macam usulan disampaikan oleh kaum perempuan, anak dan disabilitas. Seperti, usulan peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM), peningkatan publik speaking dan berbagai macam usulan lainnya.

“Misalnya pelatihan untuk PKK, karena sebagaian mereka tidak berani maju kedepan tak mampu bicara kedepan, jadi mereka yang mengusulkan berdasarkan masalah itu, perlunya pelatihan publik speaking,” ujarnya.

Kata Sri, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Gampong. Setiap Gampong harus menghadirkan perwakilan perempuan, anak dan disabilitas. Selanjutnya, Sri menyebutkan usulan yang disampaikan didalam Musrena tersebut tergantung dari masalah yang ada di Gampong masing-masing. Sehingga, kata Sri, ia tidak bisa merincikan usulan yang mendominasi dari kegiatan tersebut.

“Tergantung masalahnya yang ada di Gampong, misalnya di Gampong A masalahnya tingginya angka kekerasan perempuan dan anak, nanti pihaknya akan mengusulkan. Nah, hal seperti itu tidak semua Gam¬pong sama masalahnya,” jelasnya. Dikatakan Sri, dalam kegiatan Musrena tersebut, pihak DP3AP2KB hanya berperan sebagai pendamping dan memberikan arahan. Jika usulan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengusul tidak ada di Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG), pengusul dapat melihat dikamus.

Untuk diketahui, Mekanisme Musrena dilakukan di tingkat gampong dan di tingkat kecamatan yang kemudian berlanjut pada Forum Integrasi. Musrena di tingkat gampong bertujuan untuk mencapai kesepakatan usulan kegiatan desa dengan melakukan kajian desa untuk menggali informasi terkait dengan kebutuhan, permasalahan, potensi dan sumber daya serta penentuan cita-cita harapan masa depan masyarakat khususnya perempuan, yang akan dibiayai dari APBD dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemateri dari DP3AP2KB Kota Banda Aceh sedang menjelaskan berbagai program pada Musrena dalam rangka penyusunan RKPD Banda Aceh 2025 di Aula Kantor Bappeda Banda Aceh, Senin (19/2/2024).
FOTO/ DOK DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH

Tokoh perempuan akan mengadakan pertemuan dan memilih 2 (dua) orang perwakilan untuk pelaksanaan Musrena di tingkat kecamatan. Dengan jumlah kecamatan di kota Banda Aceh sebanyak 9 kecamatan, pelaksanaan Musrena di tingkat kecamatan dilakukan sebanyak 3 kali, dimana untuk masing-masing pelaksanaannya menggabungkan 3 kecamatan. Musrena di tingkat kecamatan diikuti oleh dua perwakilan dari masing-masing gampong.

Masing-masing pelaksanaan Musrena kecamatan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Supaya perempuan dapat mengambil bagian di dalam kedua mekanisme perencanaan, maka Musrena kecamatan dilaksanakan pada waktu yang tidak bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang di kecamatan yang bersangkutan. Peserta Musrena, terdiri dari : anggota PKK, anggota koperasi wanita terpilih, anggota pengusaha perempuan terpilih, anggota pengajian perempuan terpi¬lih; aparat Kecamatan dan Muspika setempat.

Dalam pelaksanaan Musrena pertama, peserta Musrena diberi pengetahuan tentang proses perencanaan pembangunan di daerah, dimana didalamnya juga dijelaskan tentang Musrena. Setelah terjadi kesamaan pemahaman, barulah dilanjutkan dengan paparan tentang program dan anggaran dari masing-masing SKPD. Maksud dari paparan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada peserta Musrena tentang alokasi ang¬garan yang tersedia.

Dalam Musrena selanjutnya, paparan tentang proses perencanaan pembangunan tidak lagi diberikan secara khusus dan panjang lebar seperti ketika pelaksanaan Musrena pertama karena peserta Musrena telah memiliki pemahaman tentang hal tersebut. Paparan lebih dititikberatkan pada alokasi anggaran dan program oleh masingmasing SKPD. Dengan demikian, peserta Musrena dapat merumuskan kebutuhan yang akan dituangkan dalam kegiatan dan program lebih efektif.

Perbedaan lainnya adalah, dalam Musrena kedua, didahului dengan evaluasi dari realisasi usulan-usulan mereka dalam Musrena pertama (sebelumnya). Walaupun pem¬berian pengetahuan tentang proses perencanaan pembangunan tidak lagi diberikan secara khusus, tetapi dalam pembukaan Musrena, selalu diberikan pemahaman ten¬tang hal tersebut, dan juga tentang permasalahan terki¬ni yang dihadapi oleh kaum perempuan di Kota Banda Aceh khususnya, dan permasalahan yang dihadapi keluarga secara umum.

Peserta Musrena dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banda Aceh 2025 di Aula Kantor Bappeda Banda Aceh, Senin (19/2/2024).
FOTO/ DOK DP3AP2KB KOTA BANDA ACEH

Dengan demikian, peserta Musrena memperoleh gambaran tentang apa yang akan mereka usulkan dalam Musrena. Dengan kata lain, usulan mereka berangkat dari permasalahan dan kebutuhan riil, bukan berdasarkan keinginan. Pembelajaran menarik yang dapat ditarik dari pengalaman Musrena Kota Banda Aceh adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Illiza ketika wawancara, yakni, “dalam komunikasi dengan peserta Musrena, gunakan bahasa yang sederhana, jangan gunakan bahasa atau istilah pembangunan (atau perencanaan pembangunan) sehingga sulit dimengerti”.

Sebagai sebuah upaya peningkatan partisipasi politik perempuan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrena sejak awal adalah memberikan penyadaran kepada kaum lelaki tentang pentingnya partisipasi politik perempuan. Tantangan lain adalah mengajak dan juga memberikan penyadaran kepada kaum perempuan tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan.

Dengan upaya penyadaran yang terus menerus dan tidak kenal lelah, tantangan ini dapat diatasi. Tantangan selanjutnya adalah terkait dengan komitmen Pemimpin Daerah Kota Banda Aceh untuk terus melanjutkan pelaksanaan Musrena sehing¬ga upaya mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota Ra¬mah Jender dapat terlaksana, karena tanpa adanya komitmen Pemimpin Daerah dan jajarannya, serta dukungan seluruh warga Kota Banda Aceh, perjuangan mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Jender menjadi suatu upaya yang sia-sia dan tidak berkelanjutan.(Adv)