Pemko Banda Aceh

Kadis Perhubungan Kota Banda Aceh Terima Kunker Anggota DPRK Lhokseumawe

1807
Kadishub Banda Aceh H Bukhari Sufi SSos MSi, menerima cindera mata dari anggota DPRK Lhokseumawe saat kunjungan kerja ke Dishub Banda Aceh, Rabu (6/3/2024) sore. FOTO/ DOK DISHUB KOTA BANDA ACEH

posaceh.com, Banda Aceh – Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh, H Bukhari Sufi SSos MSi menerima kunjungan kerja (Kunker) dari sejumlah anggota DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota) Lhokseumawe. Kunjungan kerja yang terdiri dari komisi C dan komisi D DPRK Lhokseumawe tersebut, bertujuan untuk melihat dan mengadopsi tata kelola perparkiran yang ada di Banda Aceh.

“Maksud dan tujuan kunjungan kerja dari anggota DPRK Lhokseumawe, untuk melihat tata kelola perparkiran di Kota Banda Aceh yang mungkin dapat mereka adopsi,” ucap Plt Kepala Dishub Banda Aceh H Bukhari Sufi SSos MSi, di Banda Aceh, Rabu (6/3/2024) sore.

Kadishub Banda Aceh menyebutkan, dalam kunjungan tersebut Ia yang didampingi Sekdis Ir Muhammad Zubir SSiT MSi, dan Kabid Perparkiran Mukhlizal SH MSi, menjelaskan berbagai teknis yang dapat dilakukan dalam pengelolaan parkir yang bahkan akan memberikan dampak positif pada peningkatan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dalam pertemuan ini kami memaparkan beberapa teknis terkait pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh. Meskipun pengelolaan parkir di Banda Aceh masih belum termasuk dalam ketegori yang sempurna, namun kami harap sedikit ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat dalam meningkatkan retribusi parkir terhadap PAD di wilayah mereka,” ungkap Bukhari.

Dishub Banda Aceh memaparkan berbagai teknis pengelolaan parkir yang diterapkan, didepan anggota DPRK Lhokseumawe yang berkunjung ke Dishub Kota Banda Aceh, Rabu (6/3/2024) sore.
FOTO/ DOK DISHUB KOTA BANDA ACEH

Lebih lanjut, Bukhari Sufi mengatakan, dari kunjungan tersebut diketahui bahwa kendala pada pengelolaan parkir yang terjadi di daerah tersebut, merupakan kendala yang sama yang pernah dihadapi oleh Dishub Kota Banda Aceh beberapa tahun silam. Hal itu merupakan, adanya kebocoran terhadap retribusi perparkiran yang menyebabkan tidak maksimal dalam perolehan PAD.

Oleh karena itu, beberapa langkah yang pernah dilakukan oleh Dishub Banda Aceh dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya kebocoran tersebut. Di antaranya, mengikat kontrak kerjasama secara langsung dari Dishub terhadap Juru Parkir (Jukir) dan melakukan pengawasan secara intensif, serta bekerjasama dengan aparat keamanan setempat untuk melakukan penertiban secara menyeluruh.

“Kendala yang mereka hadapi pernah kami alami sebelumnya beberapa tahun lalu. Kemungkinannya, beberapa langkah yang telah kami lakukan untuk mencegah adanya kebocoran dapat diterapkan pula di wilayah mereka,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh Mukhlizal SH MSi mengungkapkan pentingnya evaluasi terhadap potensi kepadatan suatu area sebelum menetapkan jukir. Oleh karena itu, Dishub Banda Aceh telah menetapkan kategori area parkir mulai dari A hingga F, bergantung pada tingkat potensi kepadatan area tersebut.

“Sebelum melakukan penetapan jukir untuk suatu area, perlu melakukan evaluasi terkait potensi kepadatan dari area tersebut,” ujar Mukhlizal.

“Biasanya dalam satu area dengan luas 4 sampai 7 toko, kita tempatkan dua jukir dan satu pembantu jukir, dengan sistem pemberlakuan shif pagi, siang dan malam,” tambahnya.

Setelah penetapan area dan jukir, sambung Mukhlizal, pentingnya melakukan pengawasan secara intensif terhadap jukir tersebut agar tidak terjadinya kecurangan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan antara jukir yang satu dan lainnya, serta terhadap masyarakat pengguna parkir.

“Untuk menghindari terjadinya konfrontasi antara jukir karena perebutan area, maupun pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita melakukan pengawasan secara rutin,” sebutnya.

Foto bersama Kadishub Banda Aceh H Bukhari Sufi SSos MSi dan anggota DPRK Lhokseumawe saat kunjungan kerja ke Dishub Banda Aceh, Rabu (6/3/2024) sore.
FOTO/ DOK DISHUB BANDA ACEH

Selain itu, Mukhlizal mengatakan, penggunaan teknologi dalam pengelolaan parkir dapat meningkatkan retribusi secara signifikan. Salah satu solusi yang disarankan adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai, atau yang lebih dikenal sebagai E-Parkir.

Menurutnya, dengan adanya penerapan E-Parkir, pengelolaan parkir dapat menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini tidak hanya akan mempermudah pengguna dalam melakukan pembayaran, tetapi juga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kecurangan.

“Dalam memanfaatkan potensi parkir yang ada dengan perkembangan jaman hingga saat ini, dapat meningkatkan retribusi secara signifikan ketika adanya penerapan pengelolaan parkir dari tunai menjadi non-tunai (E-Parkir),” ujar Mukhlizal.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, operator parkir, dan penyedia layanan pembayaran digital, untuk mewujudkan implementasi E-Parkir yang sukses.

“Dengan saling berkolaborasi, langkah ini memungkinkan adanya peningkatan potensi suksesnya pengelolaan parkir serta peningkatan retribusi parkir,” pungkasnya. (Adv)

 

 

 

Exit mobile version