posaceh.com, Banda Aceh – Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA) melihat Provinsi Aceh menjadi provinsi termiskin dan tertinggal dari provinsi Lainnya. Kondisi itu dipengaruhi dengan banyaknya elite politik Aceh yang melakukan korupsi.
Tidak hanya itu masyarakat Aceh masih banyak yang miskin, pegangguran yang terus bertambah dan krisis, padahal banyak perusahaan yang ada di Bumoe Serambi Mekkah, akan tetapi hal itu masih banyak pengangguran yang terus bertambah yang seperti kita ketahui sekarang.
“Bahkan juga di Provinsi Aceh saat ini masih banyak adanya bibit-bibit koruptor di Aceh yang semakin merajalela, di Aceh banyak sekali orang-orang yang berprestasi, hanya saja reputasi dan harga diri mereka ketutup sama pejabat dan elit politik yang hobi korupsi,” kata Juru Bicara JARA, Rizki Maulizar, Selasa (19/9/2023).
Menurutnya, banyak orang-orang yang memiliki potensi yang sangat untuk memajukan Provinsi Aceh, akan tetapi pihak pemerintah tidak tidak memberikan kesempatan bagi mereka dengan sebaik mungkin.
“Mari kita mengingatkan bahwa koruptor di Aceh sudah menganggap perbuatannya enteng. Mereka yang korupsi, Aceh dan masyarakat Aceh yang dianggap remeh oleh orang luar,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi itu yang membuat Aceh menjadi provinsi termiskin dan terburuk dari provinsi lainnnya karena dari korupsi yang dilakukan oleh berbagai elit politik itu membuat reputasi orang berprestasi di Aceh menurun. Bahkan masyarakat Aceh sendiri bukan lagi merasakan kesejahteraan namun derita sangat besar akibat dampak yang dilakukan oleh penguasa saat ini.
“Oleh karena itu dari Pemerintah Aceh perlu meningkatkan efisiensi belanja daerah dengan memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Aceh Juga perlu penguatan dan sinergitas antara eksekutif dengan legislatif Aceh dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di Aceh Khususnya. Rizki Maulizar berharap, penyelesaian permasalahan kemiskinan di Aceh harus dipetakan terlebih dahulu oleh Pemerintah Aceh, sehingga kebijakan yang dijalankan tidak hanya secara makro saja.
Pemerintah Aceh juga perlu menjalankan program prioritas jika ingin menurunkan kemiskinan dan membawa Aceh pada posisi tingkat kemiskinan rendah baik di Sumatera atau secara peringkat Nasional.
“Perlu kebijakan berdasarkan kemiskinan seperti demografi, geografis, kelompok pekerjaan, dan karakteristik lainnya. Serta langkah spesifik dalam meningkatkan pendapatan kelompok pekerjaan yang rentan terhadap kehilangan pendapatan,” pungkasnya.(Wahyu Desmi/*)
