posaceh.com, TEL AVIV – Tepat tiga bulan setelah agresi militer brutal Israel ke Jalur Gaza, tujuan mereka menghancurkan perlawanan Hamas jauh dari tercapai. Sementara perpecahan kian nampak di kalangan pemerintahan Israel dan para panglima pasukan penjajahan Israel (IDF).
Pada Sabtu (6/1/2024), surat kabar Israel Haaretz mengutip anggota dewan mini-kementerian yang mengatakan bahwa tentara belum mencapai satu pun tujuan perang di Jalur Gaza. Hal itu dinyatakan di tengah perselisihan internal di Israel mengenai siapa yang memikul tanggung jawab atas kegagalan militer dalam menghadapi Operasi Badai al-Aqsa yang dilancarkan oleh perlawanan Palestina pada tanggal 7 Oktober lalu.
Surat kabar itu menambahkan bahwa anggota dewan mini-kementerian mengakui bahwa kemampuan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) ada dan menjalankan fungsinya. Sejauh ini para pemimpin Hamas di Gaza masih hidup dan sebagian besar terowongan belum dihancurkan.
Para pejabat juga menyatakan bahwa masih diperlukan waktu beberapa bulan lagi untuk melucuti senjata Hamas. Anggota dewan itu juga menekankan bahwa Hamas masih menguasai Jalur Gaza meskipun terjadi perang selama tiga bulan.
Terkait tujuan lain dari serangan ke Gaza, yakni pembebasan sandera, setengah dari para tawanan masih ditahan oleh kelompok-kelompok pejuang Palestina. Patut dicatat, tawanan yang telah kembali ke Israel dibebaskan Hamas melalui kesepakatan gencatan senjata pada akhir November lalu.
Tak ada satupun tahanan yang berhasil dibebaskan melalui serangan darat pasukan Israel. Sebaliknya, tiga tawanan yang berhasil lolos dari penguasaan Hamas malah ditembak mati pasukan Israel meski sudah membawa bendera putih dan berbicara dalam bahasa Ibrani. Sejumlah tawanan juga tewas akibat serangan udara Israel ke Gaza.
Mantan kepala badan intelijen Israel (Mossad), Yossi Cohen, dalam sebuah artikel yang diterbitkan Haaretz, menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kegagalan tersebut. Ia menekankan bahwa Netanyahu harus menanggung akibat dari kegagalan itu.
Dia mengatakan bahwa keputusan pemerintah secara serius mengancam keberadaan Israel. Kegagalan dan salah langkah pemerintah Israel membuat warga Israel berisiko kembali ke Rusia, Polandia, Inggris, dan negara lain jika negara-negara tersebut bersedia menerimanya.
