posaceh.com, Jakarta– Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut setelah melakukan pertemuan dengan Gibran yang berlangsung sekitar 20 menit.
Muzani mengatakan, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta agar MPR segera memproses pengunduran dirinya sesuai mekanisme konstitusi.
Menindaklanjuti permohonan tersebut, pimpinan MPR RI akan segera menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk membahas langkah-langkah selanjutnya.
Setelah itu, MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.
FOTO/ DOK MPR RI
Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan dan menetapkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Muzani berharap seluruh tahapan proses pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan lancar, tertib, serta sesuai dengan mekanisme konstitusi.
Ia juga memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar proses ketatanegaraan tersebut berlangsung dengan baik dan tetap menjaga stabilitas politik serta pemerintahan.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri tersebut, perhatian publik kini tertuju pada langkah MPR RI bersama Presiden dalam mempersiapkan proses pemilihan Wakil Presiden definitif untuk melanjutkan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.(Hadi)
