posaceh.com, Banda Aceh – Forum Komunikasi Kepala Daerah dan Pimpinan DPRK se-Aceh (Forum KKA) menggelar Konferensi IV dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan antar daerah serta menetapkan kepengurusan baru periode 2025–2030, di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Sabtu (18/4/2026).
Konferensi yang dibuka oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Bob Mizwar SSTP MSi, mewakili Gubernur Aceh H Muzakir Manaf (Mualem), menghasilkan lima pengurus utama. Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE ditetapkan sebagai koordinator, didampingi empat anggota formatur yakni Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram), Bupati Aceh Selatan H Mirwan MS SE MSos, Bupati Bireuen H Mukhlis ST, serta Bupati Bener Meriah Ir H Tagore Abubakar.
Pada kesempatan itu, Bob Mizwar menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Konferensi IV Forum KKA yang dinilai sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan harmonisasi pembangunan di Aceh.
“Melalui konferensi FKKA kita tingkatkan sinergitas dan harmonisasi kebijakan antar daerah dan pusat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Forum KKA memiliki peran penting dalam menyatukan langkah pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
“Kami berharap kepengurusan yang terpilih mampu bekerja efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Bob Mizwar juga menekankan pentingnya dukungan bersama dalam mendorong percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, khususnya terkait keberlanjutan dana otonomi khusus.
“Kami menegaskan pentingnya dukungan bersama untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dana otonomi khusus menjadi 2,5 persen secara berkelanjutan,” ucapnya.
Ia turut mengajak seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kinerja dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran, mengendalikan inflasi, serta memperkuat mitigasi bencana. Di samping itu, reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian utama.
“Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita optimis Aceh dapat menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” sebut Bob Mizwar.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE mengajak seluruh kepala daerah se-Aceh untuk bersama-sama memperjuangkan skema pembagian dana otonomi khusus yang lebih proporsional.
“Kita mendorong pembagian dana otsus seperti yang pernah diajukan sebelumnya, yakni 60 persen untuk kabupaten/kota dan 40 persen untuk provinsi,” ungkapnya.(Why)
