Posaceh.com, Banda Aceh – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera 1 sediakan Klinik Perumahan untuk konsultasi bagi publik terkait bidang perumahan. Inovasi ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan yang lebih kepada masyarakat maupun lembaga dan instansi pemerintah.
kegiatan khusus konsultasi yang diberi nama Klinik Perumahan Balai P2P Sumatera 1 tidak terlepas dari upaya peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan pendampingan bagi pemerintah daerah, pelaku pembangunan perumahan ataupun perorangan yang membutuhkan informasi terkait pelaksanaan penyediaan perumahan yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan.
“Konsep Klinik Perumahan meliputi jasa konseling bidang perumahan dan fasilitasi dengan menghubungkan akses masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya,” yang disampaikan oleh kepala Seksi Wilayah 2 Balai (P2P) Sumatera 1, Hamdani diruang kerjanya Rabu (10/05/2023).
Hamdani menerangkan, setidaknya ada beberapa layanan yang diberikan oleh Klinik Perumahan Balai P2P Sumatera 1 ini, seperti informasi terkait program bantuan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan informasi terkait pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) pada rumah umum komersial.
“Untuk sementara ini, keberadaan Klinik Perumahan Balai P2P Sumatera 1 banyak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, kabupaten/kota yang datang untuk berkonsultasi terkait kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan program pada kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP),” terang Hamdani.
Keberadaan Klinik Perumahan Balai P2P Sumatera 1 selain menjadi sebuah wadah konsultasi bagi masyarakat keberadaannya juga sebagai sarana pengaduan masyarakat terkait implementasi pembangunan perumahan yang diselenggarakan di wilayah Prov Aceh.
Terhitung dari Januari 2023 sampai dengan April 2023, Klinik Perumahan Balai P2P Sumatera 1 telah melayani sebanyak delapan kunjungan dari kabupaten kota dan provinsi yang berkonsultasi terkait Pokja PKP, Forum PKP dan penyusunan dokumen RP3KP.
