posaceh.com, Kota Jantho – Tepat 4 tahun kepemimpinan Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali dan Wakil Bupati Aceh Besar Tgk H Husaini A Wahab yang dilantik Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 10 Juli 2017 lalu dalam paripurna DPRK Aceh Besar di Kota Jantho. Kini 10 Juli 2021 empat tahun sudah keduanya pasangan ini mengelola dan menahkodai jalannya pemerintahan, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Aceh Besar Muhibuddin Ibrahim mengapresiasi kinerja pasangan Mawardi Ali – Waled Husaini selaku pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar.
Kepada posaceh.com, di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Sabtu (10/7/2021) sore, Muhibuddin Ibrahim dalam wawancaranya mengatakan, bahwa ada pondasi besar yang dibangun oleh pasangan Mawardi Ali – Waled Husaini dalam dunia pendidikan di Aceh Besar yang tujuan utamanya untuk melahirkan generasi muda yang kompeten, baik dibidang agama maupun ilmu pengetahuan.
“Mereka telah melahirkan sebuah gagasan yang besar sebagai sejarah didunia pendidikan, mencetuskan ide sistem pendidikan terpadu (SPT) merupakan wujud komitmen pasangan Mawardi dan Waled dalam melahirkan generasi muda yang berkarakter,” katanya.
Ia menyebutkan, dari 20 sekolah yang menerapkan sistem pendidikan terpadu saat ini memberikan dampak baik bagi dunia pendidikan di Aceh Besar. “Dari pantauan Komisi V DPRK Aceh Besar 20 sekolah yang saat ini menerapkan sistem pendidikan terpadu memiliki pendidikan yang imbang, antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama tentu ini upaya menuju pendidikan yang berkualitas dalam bingkai syariat Islam sesuai dengan visi-misi Bupati yang tertera dalam RPJM Kabupaten Aceh Besar,” jelas Muhibuddin yang juga Ketua KONI Aceh Besar.
Selain itu menurut Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar Muhibuddin Ibrahim atau yang akrab disapa Ucok Sibreh, bahwa dalam dunia pendidikan keduanya juga berani mengambil sikap tegas dengan mewujudkan program pendidikan tahfidz yang difokuskan di pesantren Al Fauzul Kabir di Kota Jantho. “Ini ide yang sangat bagus dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Aceh Besar dalam dunia pendidikan yang berbalut Syariat Islam.” ujarnya.
Ucok menyebutkan, pendidikan tahfidz ini gratis dan full beasiswa dimana seluruh biaya ditanggung pemerintah, pasangan Mawardi – Waled menganggarkan dana yang maksimal untuk menyukseskan program ini. “Kami legislatif khususnya Komisi V sangat mengapresiasi langkah Pemkab Aceh Besar dalam menyukseskan program ini, kami juga telah memantau secara langsung, bagaimana anak-anak tahfidz belajar disana, baik infrastruktur dan asupan gizi para santri,” ungkap Ucok.
Pun demikian, Ia berharap agar masyarakat Aceh Besar mendukung program ini, agar program ini terus ada sampai kapanpun. “Kami berharap masyarakat mau mengirimkan anak-anak yang berprestasi disetiap gampong untuk mendukung program ini, minimal ada satu anak yang mewakili gampong yang nantinya akan kembali ke gampongnya untuk menjadi imam atau mengajar ngaji,” tuturnya.
Begitupun, ungkap Ucok Sibreh, dalam kepemimpinan Mawardi Ali – Waled Husaini, Pendidikan dayah juga mendapat alokasi anggaran yang besar dalam upaya menunjang pendidikan dayah lebih baik. “Tentu harapan kita tengku-tengku dayah juga memberikan perhatian khusus kepada santrinya agar bisa menjadi kader yang memahami agama dengan baik,” tandasnya.
Sementara di sektor Kesehatan, pasangan ini sangat konsen dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk disaat pandemi Covid-19 ini masih melanda Aceh Besar. “Bupati dan Wakil Bupati sangan serius memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, khususnya dalam penanganan Covid-19, Bupati dan Wakil Bupati mengalokasikan anggaran cukup besar untuk menangani wabah Covid-19 di Aceh Besar, termasuk memberikan instruksi yang tegas kepada seluruh jajarannya dalam penanganan Covid-19, ini merupakan langkah yang patut kita apresiasi,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga memiliki cita-cita membangun rumah sakit tipe C yang mana rumah sakit tersebut mampu melayani kesehatan bagi masyarakat Aceh Besar secara menyeluruh. “Kami di DPRK sangat mendukung langkah ini dan mengharap Pemkab Aceh Besar segera melengkapi persyaratan yang diperlukan agar kita di Aceh Besar memiliki rumah sakit yang memadai dalam pelayanan kesehatan yang merata, kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat,” sebutnya.
Saat ini Pemkab Aceh Besar sedang fokus dalam pembebasan lahan untuk pembangunan rumah sakit, dan pada saat ini pembangunan tersebut akan di fokuskan di Lambaro, setelah ini berhasil nanti akan ada pembangunan di dua lokasi, di Baitussalam dan Peukan Bada, sehingga kedepan Aceh Besar memiliki rumah sakit yang mampu menampung dan melayani seluruh masyarakat Aceh Besar,” sambungnya.
Menurut Muhibuddin saat ini sektor pariwisata yang memang belum terlihat ada perkembangan, apalagi hampir dua tahun sektor ini dihantam badai besar pandemi Covid-19. Dimana para wisatawan luar atau mancanegara tidak diperkenankan masuk Indonesia. “Ya hanya mengandalkan pelancong lokal,”.
“Untuk mewujudkan pariwisata dalam bingkai syariat Islam bukan hal yang mudah, maka dari mari kita konsepkan bersama, agar sektor pariwisata bisa meningkat dan pendapatan ekonomi masyarakat juga meningkat,” pungkas Muhibuddin “Ucok”.(Muiz)
Foto: Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar Muhibuddin Ibrahim
FOTO/ DOK UCOK SIBREH
Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar Muhibuddin Ibrahim dan Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali
