POSACEH.COM, BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh bersama dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menolak keputusan yang menyatakan Kota Banda Aceh sebagai zona merah Covid-19.
Dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor 440 /7810 tentang Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19 pada kriteria zona merah dan zona hijau di Aceh, tertanggal 2 Juni 2020, telah menetapkan Kota Banda Aceh masuk dalam zona merah Covid-19.
Banda Aceh termasuk dalam sembilan daerah di Aceh yang dinyatakan harus menghentikan aktivitas publik sementara. Atas dasar tersebut, masyarakat pun merespon melalui DPR untuk menolak Banda Aceh ditetapkan sebagai zona merah.
Penolakan bersama tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Penyampaian Tanggapan atau Jawaban Terhadap Pemandangan Umum, fraksi – fraksi dewan mengenai rancangan qanun inisiatif Wali Kota Banda Aceh tahun 2020.
Paripurna yang dihadiri langsung oleh Walikota Banda Aceh, H Aminullah Usman dan Wakil Walikota, H Zainal Arifin, para anggota DPRK serta jajaran Forkopimda Kota tang berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (5/6/2020).
Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman memberikan tangapan dan menolak penetapan Banda Aceh sebagai zona merah Covid-19 pada rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (5/6/2020)
Saat memimpin Rapat Paripurna Ketua DPRK Farid Nyak Umar didampingi oleh Wakil Ketua, Usman dan Isnaini Husda, menyampaikan protes keras terhadap penetapan Banda Aceh sebagai zona merah Covid-19.
Pihaknya, juga mendesak Walikota untuk mempertanyakan kepada pemerintah atasan, dasar yang menetapkan kota Banda Aceh masuk dalam salah zona merah. “Kami mempertanyakan siapa sebenarnya yang berwenang untuk menetapkan zona merah tersebut,” tegas Farid.
Menurut Farid, Banda Aceh tidak selayaknya dinyatakan ke dalam zona merah virus corona. “Banda Aceh telah banyak melakukan upaya pencegahan, dan dari segi kasus, dari tiga orang yang positif juga telah sembuh,” ungkapnya.
Ia pun meminta Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman untuk mengusulkan pada pemerintah yang lebih tinggi agar mengevaluasi kembali ibukota provinsi Aceh ini untuk ditetapkan sebagai zona hijau.
Selaras dengan ucapan Ketua DPRK, Wali Kota Banda H Aminullah Usman pun mengatakan akan menyurati pihak provinsi. “Kita akan siapkan laporan data Covid-19 di Banda Aceh, dan meminta usulan kembali agar Banda Aceh masuk dalam zona hijau,” kata Aminullah dalam kesempatannya, di Paripurna DPRK tersebut.
DPRK, Pemko dan Forkopimda pun sekata soal penolakan ini. Dalam hal ini, mereka menilai label ‘Red Zone‘ sangat merugikan Banda Aceh. “Jangankan zona merah, orange maupun kuning kita kurang sepakat. Oleh karena itu, kami harap pemerintah di atas meninjau ulang hal ini,” kata wali kota meneruskan.
Aminullah Usman mengungkapkan, selama ini pihak DPRK, Pemko dan bersama Forkopimda terus melakukan tindakan serta upaya dalam memutuskan mata rantai Covid-19.
“Kita telah melakukan semaksimal mungkin dalam mencegah penyebaran virus ini. Sampai saat ini tidak ada terjadi transmisi lokal yang terjadi. Kita mengharapkan yang terbaik disini,” kata Aminullah.
Usai paripurna, Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman bersama Wakil Wali Kota H Zainal Arifin kepada wartawan, menegaskan bahwa penetapatan tersebut sangat merugikan Banda Aceh, apabila ditetapkan menjad zona merah. Dimana masyarakat tidak bisa lagi bergerak, dan dikhawatirkan perekonomian bisa lumpuh kembali seperti saat masih pandemi corona hangat-hangatnya.
“Kami semua bukan tidak terima, tapi perlu dipertanyakan kembali, jika dengan alasan yang pas, kita terima, karena dalam penetapan ada tahapan zona, maka kita ingin koreksi kebijakan tersebut,” kata Aminullah Usman.
Dalam paripurna tersebut, pimpinan dan seluruh anggota DPRK, Wali Kota, Wakil Wali Kota, jajaran Pemko Banda Aceh serta Forkopimda juga melakukan pernyataan sikap bersama menolak penetapan Banda Aceh sebagai zona merah Covid-19.(Sudirman Mansyur/T Azhari/Ril)
