posaceh.com, Kota Jantho – Persoalan lingkungan di Kabupaten Aceh Besar menjadi perhatian dalam penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2026. Pemerintah daerah melibatkan berbagai unsur untuk menggali kondisi dan persoalan lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat.
Kegiatan FGD dibuka oleh Asisten II Sekdakab Aceh Besar, M. Ali, S.Sos., M.Si, bahwa Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penjaringan Isu Lingkungan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Besar di Aula Bappeda Aceh Besar, Rabu (23/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, camat, pelaku usaha, akademisi, keuchik, LSM serta pegiat lingkungan. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi lingkungan di Aceh Besar.
Asisten II Sekdakab Aceh Besar, M. Ali, S.Sos., M.Si mengatakan penyusunan RPPLH membutuhkan masukan dari berbagai pihak agar dokumen yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi lingkungan sekaligus menjadi pedoman dalam pembangunan daerah.
“Dokumen ini nantinya akan menjadi arah dan pedoman utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” kata M. Ali.
Menurutnya, kondisi lingkungan yang ditemukan di lapangan perlu disampaikan dalam forum untuk kemudian dikaji dan dianalisis secara ilmiah. Dengan demikian, perencanaan perlindungan lingkungan dapat disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan daerah.
Kepala DLH Aceh Besar, Muwardi, mengatakan FGD menjadi ruang untuk menghimpun pandangan dari berbagai pemangku kepentingan terkait persoalan lingkungan yang berkembang di Aceh Besar.
“Melalui forum ini, kita ingin mendapatkan gambaran dan masukan dari berbagai pihak mengenai isu-isu lingkungan yang terjadi di Aceh Besar. Masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan dokumen RPPLH, ” ujarnya.
Dalam pembahasan, sejumlah persoalan lingkungan turut menjadi perhatian, di antaranya kondisi air baku, konflik manusia dengan satwa liar, kebakaran hutan dan lahan, aktivitas pertambangan emas ilegal serta penguatan aturan di tingkat gampong dalam perlindungan lingkungan.
Ketua Panitia FGD, T. Dhiaul Murdhi, S.T mengatakan berbagai masukan yang diperoleh dari forum tersebut selanjutnya akan dikaji sebagai bagian dari proses penyusunan RPPLH.
“Isu yang terjaring ini merupakan gambaran dari berbagai persoalan lingkungan yang ada di Aceh Besar. Selanjutnya, isu-isu tersebut akan dikaji untuk menentukan prioritas dan arah perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dalam dokumen RPPLH,” katanya.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah akademisi sebagai pemateri, di antaranya Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. Dr. Ir. Erdiwansyah, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng., APEC Eng., Ir. Bahagia, S.T., M.T., IPM dari Universitas Serambi Mekkah (USM) Aceh, serta Kepala LPPM Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh. (Zal)
