posaceh.com, Kota Jantho – Pencegahan risiko kehamilan tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Dinas Kesehatan Aceh Besar menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor agar upaya menekan angka kematian ibu dan bayi berjalan lebih efektif.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Neli Ulfiati SKM MPH, menyebut bahwa banyak faktor risiko kehamilan justru terkait dengan aspek non-medis, seperti pola konsumsi, lingkungan, pendidikan, hingga dukungan keluarga.
“Kalau bicara kesehatan ibu hamil, kita tidak bisa hanya melihat pelayanan medis. Ada peran pendidikan, kesejahteraan sosial, agama, bahkan ekonomi. Semua harus bersinergi agar ibu hamil mendapat perlindungan optimal,” jelas Neli, di Kota Jantho, Selasa (16/9/2025).
Salah satu mitra penting adalah pemerintah gampong. Melalui dana desa, program kesehatan seperti Rumoh Gizi Gampong (RGG), kelas ibu hamil, dan dukungan transportasi rujukan bisa berjalan.
“Dana desa memberi ruang besar untuk memperkuat kesehatan masyarakat. Kami mendorong aparatur gampong agar mengalokasikan sebagian anggaran untuk ibu hamil dan balita. Ini investasi untuk generasi mendatang,” ungkap Neli.
Selain itu, pemerintah gampong juga berperan dalam memberikan dukungan sosial, misalnya membentuk kader kesehatan, menyediakan rumah singgah ibu hamil risiko tinggi, atau membantu transportasi saat rujukan.
Dinas Kesehatan juga menggandeng sektor pendidikan untuk memperkuat edukasi reproduksi sehat sejak dini. Program penyuluhan di sekolah menengah menjadi salah satu strategi mencegah pernikahan usia muda yang berpotensi melahirkan risiko kehamilan.
“Banyak risiko kehamilan terjadi karena menikah terlalu muda. Melalui edukasi di sekolah, kami berharap anak-anak paham pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi,” kata Neli.
Tidak hanya itu, organisasi keagamaan juga ikut dilibatkan. Menurut Neli, peran ulama dan tokoh agama sangat penting dalam menyampaikan pesan moral dan sosial tentang tanggung jawab menjaga kesehatan ibu hamil.
“Kalau yang menyampaikan ulama atau imam masjid, masyarakat lebih mendengar. Jadi kami sering mengajak tokoh agama untuk memberi pesan kesehatan di pengajian atau khutbah Jumat,” jelasnya.
Pesan yang sering disampaikan antara lain kewajiban suami mendampingi istri hamil, pentingnya menjaga pola makan, serta bahaya menunda rujukan medis.
Sementara itu, Dinkes Aceh Besar juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Tujuannya, membantu keluarga kurang mampu yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil.
“Kami tidak bisa menutup mata, masih ada ibu hamil yang kesulitan makan bergizi karena faktor ekonomi. Di sinilah peran Dinas Sosial dan DP3A hadir, misalnya dengan bantuan sosial atau pemberdayaan ekonomi,” ungkap Neli.
FOTO/ DOK DINKES ACEH BESAR
Meski kolaborasi lintas sektor semakin kuat, masih ada tantangan, terutama koordinasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran.
“Kadang setiap sektor punya prioritas sendiri. Tantangan kami adalah menyatukan visi bahwa kesehatan ibu hamil itu tanggung jawab bersama. Kalau ibu sehat, masyarakat juga sehat,” tegas Neli.
Kendati itu, Neli menuturkan, masih ada masyarakat yang kurang peduli, misalnya menunda membawa ibu hamil ke rumah sakit karena alasan biaya atau adat. Untuk itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat juga terus diperkuat.
Neli berharap kolaborasi lintas sektor semakin kokoh agar angka kematian ibu dan bayi di Aceh Besar terus menurun. Ia menekankan bahwa kesehatan ibu hamil bukan hanya isu medis, tetapi isu pembangunan daerah.
“Kalau angka kematian ibu tinggi, itu mencerminkan kualitas pembangunan kita. Karena itu, mari bersama-sama mendukung ibu hamil, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun sosial,” pungkasnya.(Why)
