BWI Aceh Besar Desak PPK Jalan Tol Sibanceh Tuntaskan Sertifikat Tanah Wakaf Pengganti

  • Bagikan
Tim BWI yang terdiri dari Drs H Salahuddin MPd (ketua), H Khalid Wardana SAg MSi (wakil ketua) dan H Ihsan SE (bendahara) melakukan verifikasi dan peninjauan ke lokasi tanah wakaf yang telah di ganti rugi untuk pembangunan tower PLN, di Indrapuri, Kamis (28/3/2024). FOTO/ DOK BWI ACEH BESAR

posaceh.com, Kota Jantho – Pembangunan jalan tol pertama di Aceh di mulai akhir 2018, di tandai dengan ground breaking oleh Presiden Joko Widodo di Blang Bintang pada tanggal 14 Desember 2018 dengan seksi 1 di mulai dari Indrapuri – Blang Bintang sejauh 13,5 Km.

Dalam pelaksanaannya tentunya membutuhkan pembebasan lahan yang berstatus milik masyarakat, milik gampong dan tentu saja ada tanah wakaf. Termasuk beberapa persil tanah wakaf milik Masjid Asy Syuhada Lampanah – Indrapuri, bahkan karena lamanya proses pembayaran ganti rugi tanah pengganti sempat di blokir oleh masyarakat.

Setelah adanya aksi masyarakat barulah pihak PPK jalan tol bergerak cepat untuk menuntaskan permasalahan aset tanah wakaf yang masuk dalam area jalan tol.

Setelah jalan tol selesai di bangun dan telah dapat di fungsikan ternyata masih menyisakan problema dan PR. Tanah wakaf yang telah di ganti rugi dengan tanah pengganti sampai saat ini belum memiliki sertifikat tanah wakaf, padahal proses perjalanan waktu sudah sangat lama.

Permasalahan ini terungkap dalam kunjungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Aceh Besar, Kamis (28/3/2024) ke lokasi tanah wakaf Masjid Asy Syuhada Lampanah yang berlokasi di kawasan Blang Data Lampanah Kecamatan Indrapuri.

Tim BWI yang terdiri dari Drs H Salahuddin MPd (ketua), H Khalid Wardana SAg MSi (wakil ketua) dan H Ihsan SE (bendahara) melakukan verifikasi dan peninjauan ke lokasi tanah wakaf yang telah di ganti rugi untuk pembangunan tower PLN.

Dalam pertemuan dengan Nazir Wakaf Masjid Lampanah, Nazir mempertanyakan tanah wakaf pengganti untuk pembangunan jalan tol sampai saat ini belum di urus pembuatan sertifikat tanah wakaf oleh pihak PPK Jalan Tol.

Menurut salah seorang Nazir Wakaf M Nasir Ali SAg, proses ganti rugi (ruislag) tanah wakaf di Kawasan Lampanah sudah tuntas di lakukan sejak 5 tahun yang lalu sejumlah 5 persil tanah wakaf, bahkan jalan tol telah berfungsi dengan sempurna, akan tetapi sertifikat tanah wakaf pengganti sampai saat ini belum terwujud dan belum ada tindak lanjut dari PPK tol termasuk berkas surat tanah/akta wakaf, apakah sudah di ajukan ke BPN belum ada kelanjutannya.

Ketua BWI Aceh Besar H Salahuddin di dampingi wakil ketua H Khalid Wardana menyampaikan bahwa dalam pembangunan jalan tol di wilayah Aceh Besar terdapat puluhan persil tanah wakaf yang masuk dalam area jalan tol yang membentang dari Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam sampai Lamtamot Kecamatan Lembah Seulawah. BWI dan Kementerian Agama bersama lembaga terkait telah menuntaskan tugasnya melakukan verifikasi lapangan, mengeluarkan rekomendasi dan izin untuk proses ganti rugi tanah pengganti, bahkan semua obyek tanah wakaf telah ada tanah pengganti.

Untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf pengganti menjadi tanggung jawab PPK jalan tol, bahkan dalam beberapa kali pertemuan selalu kami pertanyakan akan tetapi belum ada tindak lanjut, ungkap Khalid Wardana, ketua tim ruislag tanah wakaf.

Untuk itu BWI Aceh Besar menyampaikan desakan kepada PPK Jalan Tol untuk serius menuntaskan proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf pengganti, mengingat jalan tol di wilayah Aceh Besar sudah selesai di bangun.

“Sertifikat tanah wakaf sangat penting untuk legalitas administrasi status tanah wakaf dan menghindari terjadinya gugatan dan permasalahan hukum di kemudian hari,” ujar Salahuddin.

Dalam pembangunan jalan tol di Aceh Besar tercatat beberapa lokasi terkena area tanah wakaf di Kecamatan Indrapuri, Kuta Baro, Darussalam, Baitussalam, Kuta Cot Glie, Seulimeum dan Lembah Seulawah.

“Ironisnya proses pembebasan lahan tanah wakaf dan pembayaran tanah pengganti sudah lama di lakukan, akan tetapi penyelesaian sertifikat tanah wakaf sampai saat ini belum terwujud,” pungkas Salahuddin.(MarDG)

  • Bagikan