POSACEH.COM, KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar, Ir. H Mawardi Ali menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2019 dalam sidang paripurna di gedung DPRK Setempat, Kota Jantho, Senin (13/7/2020).
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Mawardi Ali.
Dikatakannya, pemeriksaaan BPK telah sesuai dengan pasal 298 Peraturan menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 merupakan penggabungan atau konsolidasi atas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten Aceh Besar. Laporan hasil pemeriksaan BPK secara resmi telah disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRK Aceh Besar pada Senin (29/6/2020), dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Perolehan opini WTP pada tahun ini merupakan yang ke-8 kali berturut-turut untuk pemerintah kabupaten Aceh Besar. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada kita semua, semoga pada tahun mendatang dapat mempertahankan perolehan opini yang terbaik kembali, amin,” kata Bupati.
Empat Rancangan Qanun
Selain penyampaian LPJ Anggaran tahun 2019, dalam paripurna tersebut juga diserahkan Empat Rancangan Qanun (Raqan) Kabupaten Aceh Besar diantaranya, Raqan tentang Pemerintah Gampong, Raqan tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Selanjutnya, Raqan tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame. Selain itu, juga diserahkan Raqan tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
“Yang sudah diputuskan oleh badan musyawarah (banmus) ada 5 Raqan yakni Raqan tentang Pertanggung Jawaban APBK Aceh Besar tahun 2019, dan empat Raqan lainnya,” kata Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali. (Barlian)
