posaceh.com, Banda Aceh – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram) meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar yang terdampak bencana, terutama kerusakan jaringan irigasi dan lahan persawahan.
Permintaan tersebut disampaikan Syech Muharram saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Tahun 2026, dengan pembahasan penanganan sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai, di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).
Menurut Syech Muharram, perhatian terhadap Aceh Besar dalam penanganan pascabencana perlu ditingkatkan. Sebab, meskipun dampak bencana di Aceh Besar tidak menyebabkan kerusakan terhadap bangunan, namun sejumlah fasilitas pendukung pertanian, khususnya irigasi, ikut mengalami kerusakan.
“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan, rumah masyarakat, akan tapi fasilitas irigasi rusak,” kata Syech Muharram.
Bupati Syech Muharram menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Aceh Besar merupakan salah satu daerah dengan kawasan pertanian produktif yang cukup luas. Dari sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif, sekitar 55 persen di antaranya memiliki jaringan irigasi, sementara sisanya 45 persen merupakan lahan sawah yang mengandalkan tadah hujan.
Bupati Syech Muharram menilai, kerusakan maupun gangguan pada sistem pengairan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan produksi pertanian, terlebih saat daerah tersebut menghadapi kondisi kekeringan.
Syech Muharram menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar baru saja menetapkan status siaga kekeringan. Kondisi tersebut berdampak terhadap lahan persawahan dengan luas lebih dari 2.000 hektare yang tersebar di 19 dari 23 kecamatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Aceh Besar telah melakukan berbagai langkah, termasuk memanfaatkan bantuan mesin pompa air dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian.
“Baru saja kami menetapkan status siaga kekeringan di Aceh Besar. Ada sawah terdampak kekeringan dengan luas mencapai lebih dari 2.000 hektare di 19 kecamatan dari 23 kecamatan,” katanya.
Selain persoalan kekeringan, Syech Muharram juga mengungkapkan, Pemkab Aceh Besar saat ini telah menetapkan status siaga bencana angin kencang dengan jumlah kasus terdampak yang tercatat hingga kemarin yakni Kamis 6 Agustus 2026 sore mencapai 20 kasus meliputi pohon tumbang yang menutup badan jalan, menimpa jaringan listrik, serta kerusakan atap rumah dan bangunan milik warga dan sejumlah dayah di Aceh Besar akibat terjangan angin.
Pada kesempatan itu, Bupati Aceh Besar juga menyampaikan persoalan lain yang dihadapi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni tingginya harga semen di Aceh.
Syech Muharram menyebutkan harga semen di Aceh saat ini dapat mencapai sekitar Rp120.000 per sak. Kondisi tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan dan rehabilitasi pascabencana.
Menurutnya, persoalan harga semen perlu mendapat perhatian pemerintah pusat karena semen tersebut diproduksi di Aceh. Syech Muharram berharap distribusi dan kebijakan harga dapat dievaluasi sehingga masyarakat Aceh tidak harus membeli semen dengan harga lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan. Seakan-akan Medan menjadi anak kandung, sementara Aceh menjadi anak tiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syech Muharram berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap Aceh Besar, terutama dalam pemulihan infrastruktur pertanian dan sistem pengairan.
Ia menilai dukungan anggaran sangat penting agar sektor pertanian tetap produktif sekaligus membantu pemerintah daerah menghadapi ancaman kekeringan yang kini mulai berdampak pada sejumlah wilayah.
“Dengan anggaran yang digelontorkan ke Aceh yang begitu besar, tolong perhatikan juga Aceh Besar,” pungkasnya.
Sebelumnya, pelaksanaan FGD tersebut dipandu langsung oleh Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh Dr Safrizal ZA MSi, yang menekankan pentingnya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya pada sektor pertanian, sistem pengairan dan daerah aliran sungai.
“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanganan harus dilakukan secara terpadu agar setiap persoalan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, irigasi dan sungai, dapat ditangani secara tepat dan cepat,” imbuh Safrizal.(Why)
