posaceh.com, Sabang – Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam mengawal kebijakan pembangunan serta penerapan syariat Islam di Kota Sabang.
Hal tersebut disampaikan Suradji saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang Tahun 2026 di Aula Pulau Weh, Kantor Wali Kota Sabang, Selasa (17/11/2026).
Suradji mengatakan, MPU memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan daerah. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara ulama dan umara perlu terus diperkuat agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga berpedoman pada nilai-nilai syariat Islam.
“Ulama dan umara harus berjalan seiring, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Komunikasi dan koordinasi harus terus terjaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap kegiatan pariwisata dan olahraga di Sabang. Menurutnya, sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Aceh, setiap kegiatan harus tetap memperhatikan norma, kearifan lokal dan ketentuan syariat Islam.
Sementara itu, Wakil Ketua III MPU Aceh, Tgk. Muhammad Hatta, menyampaikan bahwa MPU merupakan mitra sejajar pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam mengawal kebijakan daerah agar tetap berpedoman pada syariat Islam.
Ia meminta Pemerintah Kota Sabang terus melibatkan MPU dalam komunikasi dan perumusan kebijakan pemerintahan, sehingga pemikiran dan pertimbangan ulama dapat menjadi bagian dari proses pembangunan daerah.

“Kami sangat mengharapkan Wali Kota dan seluruh jajarannya terus menjadikan MPU Kota Sabang sebagai mitra dalam berkomunikasi dan mengambil ide-ide untuk melahirkan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan,” tuturnya.
Tgk. Muhammad Hatta juga mengingatkan agar Musda VI menjadi momentum mempererat hubungan kekeluargaan. Pemilihan kepengurusan baru diharapkan berlangsung secara baik tanpa menimbulkan persaingan yang berujung pada perpecahan.
Ketua MPU Kota Sabang, Tgk. Baharuddin, menjelaskan Musda VI merupakan forum evaluasi program kerja kepengurusan periode 2022–2026 sekaligus penyusunan program dan pemilihan pengurus baru untuk masa bakti 2027–2031.
Ia menyebutkan, selama periode sebelumnya MPU Kota Sabang telah menjalankan berbagai kegiatan melalui komisi-komisi, di antaranya koordinasi permusyawaratan ulama, sosialisasi fatwa dan hukum Islam, pendidikan kader ulama, serta sosialisasi sertifikasi produk halal.
“Melalui Musda ini, kami berharap program kerja MPU Kota Sabang ke depan semakin kuat, begitu juga sinergi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, MPU dapat terus memberikan solusi dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks,” ucapnya.
Musda VI MPU Kota Sabang berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, dengan mengusung tema “Melalui Musyawarah Daerah Ulama VI Tahun 2026, Kita Optimalkan Peran Strategis MPU dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Sabang”.
Kegiatan tersebut diikuti 65 peserta serta sejumlah peninjau dari perwakilan kecamatan, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.(Aldi/*)











