posaceh.com, Sabang – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menerima kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas RI dalam rangka memperkuat komitmen pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai motor pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI, Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D., menyampaikan bahwa pertemuan yang berlangsung di Sabang ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri PPN/Bappenas RI. Menteri menekankan pentingnya langkah konkret yang dapat segera direalisasikan agar manfaat pengembangan kawasan dapat dirasakan dalam waktu dekat.
“Menteri mendorong agar ada langkah nyata yang bisa segera diwujudkan, sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Beliau juga memberikan perhatian khusus agar Sabang benar-benar menjadi wilayah Free Trade Zone untuk Sumatera bagian utara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Medrilzam dalam pertemuan dengan BPKS di ruang rapat pimpinan BPKS, Jumat (24/4/2026)
Lebih lanjut, Medrilzam menyampaikan bahwa Bappenas akan melakukan kajian dan riset secara mandiri guna mengoptimalkan pengembangan Sabang. Dalam jangka pendek, sektor pariwisata dinilai sebagai langkah tercepat untuk didorong. Selain itu, posisi strategis Sabang sebagai kawasan perbatasan menjadikannya sebagai salah satu prioritas nasional.
“Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi serta memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur dasar yang telah tersedia, sembari menunggu pembangunan infrastruktur jangka panjang,” tambahnya.
Terkait rencana Nota Kesepahaman (MoU) antara BPKS dan Bappenas, Medrilzam menegaskan perlunya pembahasan lebih mendalam terhadap substansi kerja sama agar dapat segera diimplementasikan. “Ini harus dipercepat agar bisa segera direview dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen memaparkan sejumlah isu strategis, termasuk perlunya penguatan regulasi kelembagaan BPKS. Ia menyoroti belum terbentuknya kembali Dewan Nasional BPKS sejak tahun 2016, yang berdampak pada melemahnya posisi BPKS di tingkat nasional.
“Sejak tidak adanya Dewan Nasional, BPKS berjalan dengan berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kami memandang pembentukan kembali Dewan Nasional menjadi sangat mendesak,” ujar Iskandar.
Selain itu, BPKS juga memaparkan berbagai potensi unggulan Sabang yang dinilai perlu menjadi prioritas nasional, antara lain pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi (special tourism), pengembangan Pelabuhan CT3, urban renewal Kota Tua Sabang, serta potensi sektor perikanan yang masih belum tergarap secara optimal.
Sekretaris Dewan Kawasan Sabang, Makmur, turut menyampaikan amanah dari Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang, khususnya terkait pentingnya pembentukan kembali Dewan Nasional BPKS. Ia berharap adanya dukungan penuh dari Bappenas untuk mewujudkan hal tersebut.
Pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam di ruang rapat pimpinan BPKS tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan BPKS, di antaranya Deputi Umum Abdul Manan, Deputi Pengawasan Ridha Amri, Deputi Komersial dan Investasi Teuku Ardiansyah, serta Deputi Teknik dan Pengembangan Fajran Zain. Turut hadir pula para Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur di lingkungan BPKS.
Dari pihak Bappenas, hadir Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kedeputian Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., beserta rombongan.
Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara BPKS dan Bappenas semakin kuat dalam mendorong percepatan pengembangan Sabang sebagai kawasan strategis nasional yang berdaya saing tinggi.(Rizal)
