Daerah

Bappeda Agara Selenggarakan RKPK Tahun 2023 Tanpa Dana

2377
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tenggara (Agara), tetap serius membahas dan menggelar pertemuan linta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) tahun anggaran 2023 di Aula Bappeda, Jumat (8/4/2022).

posaceh.com, Kutacane – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tenggara (Agara), tetap serius membahas dan menggelar pertemuan linta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) tahun anggaran 2023 di Aula Bappeda, Jumat (8/4/2022).

 

Kepala Bappeda, Yusrizal, kepada beberapa wartawan daerah mengatakan, kehadiran puluhan Forum OPD ke Aula Kantor Bappeda, terbilang vital dan penting karena membahas Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 akan datang, namun tak adanya anggaran biaya pembahasan yang dijadwalkan, Jumat (8/4) dan Senin (11/4) tak membuat Bappeda patah semangat.

“Ini hanya acara kumpul biasa saja dengan rekan dari OPD, lagi pula waktunya hanya 2 hari, Jumat dan Senin, karena biayanya tak satu rupiah pun ditanggung dana dari APBK Agara,” ujar Yusrizal yang akrab disapa Ucok Gobang tersebut.

 

Menurutnya, hasil pembahasan bersama Forum OPD tersebut terutama tentang Hasil RKPK 2023 yang dibahas di kantor Bappeda akan digunakan sebagai bahan pembahasan pada Musrenbang Kabupaten 2023 nantinya, hasilnya akan dibawa lagi ke Musrenbang Provinsi di Banda Aceh dalam bulan April ini.

 

Ia menjelaskan, terkait pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pembahasan RKPK di 16 Kecamatan beberapa hari yang lalu juga, biayanya ditanggung oleh pihak Kecamatan, sedangkan Bappeda Agara hanya menyediakan dana bagi nara sumber.

“Sementara untuk kebutuhan tenda dan kursi maupun kebutuhan lainnya mutlak ditanggung pihak Kecamatan,” papar Yusrizal.

 

Yusrizal juga mengatakan, pihak Bappeda hanya menyediakan dan menanggung biaya perjalanan anggota Bappeda mengikuti acara Musrenbang tentang pembahasan RKPK 2023. “Kalau dana yang lain ditanggung pihak Kecamatan, karena Bappeda tak mengalokasikan biaya Musrenbang pada 16 kecamatan tersebut,” papar Ucok Gobang.

 

Sementara itu, Ketua PWI Agara, Sumardi mengatakan, PWI mengapresiasi kebijakan rapat tanpa alokasi dana yang digelar pihak Bappeda, terkait pembahasan RKPK di Aula Kantor Bappeda, Jumat dan Senin.

“Ini merupakan suri teladan yang pantas ditiru dinas lain, karena terbukti telah membantu meringankan keuangan pihak Pemkab Agara, dimana saat ini Pemkab kesulitan memenuhi kebutuhan dan anggaran dari semua OPD yang ada, disitu pula Bappeda menunjukkan maksud dan contoh yang baik menggelar rapat tanpa membebankan biayanya pada keuangan daerah,” pungkasnya (MTis)

Exit mobile version