posaceh.com, Jakarta – Presiden ke-2 RI Soeharto resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025) pagi.
Prosesi diadakan bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional pada hari ini. Putri Soeharto, Titiek Soeharto mewakili pihak keluarga yang menerima gelar dari pemerintah.
Gelar pahlawan nasional ini diberikan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Prabowo menyerahkan langsung secara simbolis gelar pahlawan nasional ini ke putra ke-3 Soeharto, Bambang Trihatmodjo.
Soeharto menjabat sebagai Presiden RI selama 32 tahun. Kepemimpinannya ditandai dengan surat perintah 11 Maret 1966 hingga pecahnya reformasi pada tahun 1998.
Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama sembilan tokoh lain pada hari ini.
Beberapa diantaranya antara lain Presiden ke-4 Abdurrachman Wahid alias Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama Muhammad Kholil, dan aktivis dan tokoh buruh era Orde Baru Marsinah.
Dalam prosesnya, penetapan Soeharto menjadi pahlawan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, berbagai kemajuan pembangunan telah diwujudkannya melalui berbagai program pembangunan secara masif dalam era Orde Baru.
Seperti Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang dicanangkan Soeharto mampu mewujudkan swasembada beras dan berbagai sektor pembangunan selama 32 tahun memimpin, sehingga dinobatkan sebagai ‘Bapak Pembangunan Indonesia’ oleh MPR RI pada tahun 1982.
Namun, hal lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM berat, otoritarianisme, dan dugaan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme selama rezim Soeharto.
Salah satunya dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) yang menyatakan usulan itu merupakan langkah yang mengecewakan.
“Hari ini Kemensos lewat menterinya juga sudah mengirimkan usulan nama yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan,” ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya selaku perwakilan dari konsultasi saat dihubungi, Selasa (21/10).
Kritik juga datang dari Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus yang menolaknya. Ia menceritakan banyak pesantren ulama dan NU yang diperlakukan tidak adil selama Soeharto berkuasa.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” kata Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, dilansir dari NU Online, Minggu (9/11/2025).(Muh/*)
