posaceh.com, Banda Aceh – Rapat Kerja Wilayah (Raker) I Sumatera Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Banda Aceh menghasilkan 24 rekomendasi strategis yang akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Medan. Fokus utama rekomendasi tersebut adalah penguatan kota tangguh bencana dan ketahanan fiskal daerah.
Ketua Komwil I Sumatera APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers usai Raker yang berlangsung di Hotel Muraya, Banda Aceh, Senin (20/4/2024).
Rico menjelaskan, isu ketangguhan bencana dan fiskal menjadi prioritas karena kota-kota, khususnya ibu kota provinsi, memiliki peran vital dalam perekonomian. “Jika terjadi bencana di satu kota, dampaknya bisa meluas ke daerah sekitar dan mengganggu aktivitas ekonomi. Ini menjadi perhatian utama yang harus disampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Terkait ketahanan fiskal, APEKSI mendorong inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu contoh praktik baik adalah pengelolaan sistem perdagangan di Kota Malang, serta penerapan sistem pembayaran pajak restoran berbasis QRIS di Medan dengan metode split payment.
Menurut Rico, sistem tersebut memungkinkan pajak langsung terbagi otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah, sehingga lebih transparan dan akuntabel dibandingkan metode pelaporan manual.
“Dengan sistem split, pajak langsung tertagih secara otomatis. Ini memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Skema ini ingin kami bagikan ke kota lain, termasuk Banda Aceh,” katanya.
Selain dua fokus utama tersebut, rekomendasi Komwil I APEKSI juga mencakup berbagai isu lain, seperti penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rekomendasi lainnya meliputi penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penguatan ekonomi dan layanan publik, perlindungan sosial dan kesehatan, hingga dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan UMKM.
APEKSI juga mengusulkan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN, serta perubahan skema pajak seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar menggunakan pola opsen.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana di wilayahnya. Ia menyebut Aceh, khususnya Banda Aceh, termasuk daerah rawan karena berada di sekitar patahan aktif yang berpotensi memicu gempa.
“Melalui penguatan sistem tanggap bencana lintas sektor, mulai dari OPD hingga tingkat gampong, pasar, masjid, dan rumah sakit, kami berharap masyarakat semakin sadar dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana,” ujarnya.(Hadi)
