posaceh.com, Banda Aceh – Politisi Demokrat yang juga Anggota DPRK Banda Aceh, Muhammad Arifin, mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banda Aceh memperkuat langkah pencegahan dan penanganan HIV/AIDS menyusul masih ditemukannya kasus baru di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.
Arifin mengatakan, persoalan HIV/AIDS harus ditangani secara serius, terukur, dan melibatkan lintas sektor. Menurutnya, upaya penanggulangan tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan, tetapi harus diperkuat melalui edukasi, deteksi dini, skrining, pendampingan, serta pencegahan terhadap perilaku berisiko.
“Dinkes harus mengambil langkah yang lebih konkret dan terukur untuk menekan angka HIV/AIDS di Banda Aceh. Jangan hanya menunggu masyarakat datang berobat, tetapi harus lebih aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini,” kata Arifin, kepada media pos aceh, di Banda Aceh, Kamis (13/8/2026).
Ia meminta program edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV diperluas, terutama menyasar kelompok usia produktif dan generasi muda. Edukasi, kata dia, harus dilakukan secara tepat, berbasis data, dan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial serta keagamaan masyarakat Aceh.
Data Dinkes Banda Aceh menunjukkan, sepanjang Januari-Juni 2026 tercatat 43 kasus HIV, dengan 41 kasus atau sekitar 95 persen terjadi pada laki-laki dan dua kasus pada perempuan. Pada kelompok usia, kasus terbanyak ditemukan pada rentang 21-30 tahun sebanyak 17 kasus dan usia 31-40 tahun sebanyak 15 kasus.
Arifin menilai data tersebut harus menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengevaluasi efektivitas program pencegahan yang selama ini berjalan.
“Angka ini harus menjadi bahan evaluasi. Kita ingin tahu apakah program edukasi, skrining, pendampingan dan pengobatan yang dilakukan selama ini sudah efektif atau belum. Kalau belum, harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia juga mendorong Dinkes memperkuat peran puskesmas sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Menurutnya, akses pemeriksaan harus dibuat semakin mudah, aman, dan tidak menimbulkan stigma sehingga masyarakat yang berisiko tidak takut melakukan pemeriksaan.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berani melakukan pemeriksaan, dan mereka yang terdiagnosis positif mendapatkan pengobatan serta pendampingan secara berkelanjutan,” katanya.
Arifin menambahkan, penanganan HIV/AIDS membutuhkan kolaborasi antara Dinkes, puskesmas, rumah sakit, lembaga pendidikan, pemerintah gampong, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta keluarga.
Sebelumnya, Pemko Banda Aceh juga telah melakukan promosi kesehatan dan skrining HIV bagi pelajar SMK sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya deteksi dini HIV.
“Jangan sampai kita hanya sibuk menghitung kasus setelah terjadi. Pemerintah harus lebih kuat pada aspek pencegahan. Targetnya jelas, bagaimana kasus baru terus ditekan dan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang maksimal,” pungkas Arifin.(Mar)
