posaceh.com, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh prihatin terhadap sejumlah situs cagar budaya di Kota Banda Aceh, yang selama ini terkesan tanpa perhatian dari Pemerintah.
Untuk melindungi situs-situs cagar budaya maupun situs sejarah Aceh lainnya di wilayah Kota Banda Aceh, DPRK Banda Aceh membahas dan akan siap mengesahkan Qanun Cagar Budaya pada akhir Desember 2020 mendatang.
Anggota Badan Legislasi (Banleg), Ramza Harli, SE, usai mengunjungi sejumlah situs cagar budaya di Kota Banda Aceh, Jumat (13/11/2020), kepada media ini, mengatakan dirinya bersama para anggota DPRK lainnya di Badan Legislasi, sangat menyayangkan melihat kondisi makam raja Aceh seperti situs cagar budaya Makam Jamalul Alam Badrul Munir, yang berada di belakang rumah orang.
“Nantinya kita juga mengajak kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan dinas terkait untuk mengusut kembali, mengapa kuburan raja dulu nasibnya seperti itu,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menuturkan, seperti Titik Nol Kota Banda Aceh yang berada di Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raja. Menurutnya, lokasi itu merupakan titik nol kerajaan Aceh.
“Itu merupakan Titik Nol Kota Banda Aceh, pertama masuknya kerajaan Sultan Alaidin Johansyah, kerjaan Islam yang waktu itu menghancurkan seluruh kerajaan-kerajaan Hindu, mulai Pancu, Aceh Lhee Sagoe itu, Indrapuri, Indraprata dan Indrapurwa,” ungkap Ramza Harli.
Semua situs tersebut merupakan cikal-bakal lahirnya Kerajaan Islam Nanggroe Aceh Darussalam, maka dirinya menyayangkan jika tempat yang sangat bersejarah itu tidak dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
“Sehingga, kita di DPRK ini terpanggil membuat Qanun Cagar Budaya, untuk menyelamatkan dan melestarikan situs-situs sejarah yang sangat berharga bagi Kota Banda Aceh. Yang mana, nantinya situs tersebut bisa dipugar dan bisa mengundang wisatawan mancanegara,” demikian harap Ramza Harli.
Hadir pada kesempatan itu hadir juga Ketua DPRK Banda Aceh H. Farid Nyak Umar, Ketua Banleg DPRK, H. Heri Julius, para anggota Banleg lainnya, tenaga ahli Banleg serta Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Banda Aceh Dr Saminan Ismail MPd dan sejumlah pejabat lainnya. (adv)
