posaceh.com, Banda Aceh – Aliansi Kutaradja Menggugat terdiri dari OKP Banda Aceh, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Pelajar Islam Indonesia (PII) menggelar aksi damai, menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), di depan Gedung DPRK Banda Aceh, Jum’at (25/04/2025).
Berdasarkan siaran pers Aliansi Kutaradja Menggugat yang diterima media ini, Jum’at (25/04/2025), massa aksi menyampaikan orasi yang berisi tuntutan agar pemerintah dan DPRK Banda Aceh menyampaikan aspirasi rakyat untuk dicabutnya revisi RUU TNI yang baru disahkan.
Mereka menilai bahwa revisi ini berpotensi mengancam supremasi sipil, memperluas kewenangan TNI secara berlebihan, dan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, red.) yang telah lama ditinggalkan.
“Revisi UU TNI ini adalah kemunduran bagi demokrasi kita. Kami tidak ingin TNI kembali memiliki kewenangan yang melampaui batas dan mengintervensi ranah sipil,” ujar Khairul Rahmad, Ketua Umum KAMMI Banda Aceh.
Aliansi Kutaradja Menggugat menyoroti beberapa poin krusial dalam draf revisi UU TNI yang dianggap bermasalah, di antaranya perluasan tugas perbantuan TNI tanpa batasan yang jelas, potensi penempatan perwira TNI di jabatan sipil tanpa mekanisme yang transparan, dan penghilangan batasan usia pensiun bagi perwira tinggi.
Mereka khawatir bahwa perubahan-perubahan ini akan mengaburkan batas antara peran TNI dan institusi sipil, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
“Kami mendesak DPRK dan pemerintah untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat sipil dan mengedepankan penguatan institusi demokrasi, bukan justru melemahkan kontrol sipil terhadap militer,” tegas Rian, Ketua PMII Kota Banda Aceh.
Aliansi Kutaradja Menggugat menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal isu ini dan menyuarakan penolakan terhadap UU TNI yang dianggap berpitensi mengancam tatanan demokrasi. (Ask/*)
