posaceh.com, Jakarta Timur – Provinsi Aceh mencatat prestasi membanggakan dengan meraih enam penghargaan pada ajang Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK25) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Rabu, (26/11/2025).
Raihan tersebut menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan capaian penghargaan terbanyak pada kegiatan tersebut. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Aceh yang dinilai berhasil menyukseskan pelaksanaan PK25 secara optimal, tepat waktu, dan dengan kualitas data yang baik.
Pada lesempatan itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji menegaskan, pendataan keluarga merupakan instrumen vital dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Ia menekankan bahwa validitas data kependudukan menjadi prasyarat utama bagi penyusunan kebijakan nasional maupun daerah.
“Pendataan keluarga ini adalah hal mutlak yang dibutuhkan dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009,” ujar Wihaji.
“Kami bertugas untuk mengendalikan kependudukan serta bekerja untuk pembangunan keluarga. Tanpa data-data ini, kependudukan tidak bisa kami kendalikan, dan pembangunan keluarga tidak bisa kami laksanakan,” tambahnya.
*Apresiasi dari Perwakilan BKKBN Aceh
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, yang hadir menerima penghargaan, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan PK25 di Aceh. Ia menilai bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, penyuluh KB, PLKB, hingga kader di lapangan.
“Penghargaan dari Bapak Menteri Kemendukbangga menjadi buah dari kerja keras selama ini. Kami menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para Penyuluh KB dan PLKB, serta para kader yang telah optimal dalam melakukan pendataan keluarga di Provinsi Aceh,” ujar Safrina.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa data PK25 akan menjadi dasar bagi pemerintah di semua tingkatan dalam merumuskan kebijakan strategis pembangunan kependudukan. “Sebagaimana disampaikan Pak Menteri, pendataan keluarga akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam menentukan langkah strategis pembangunan kependudukan,” terangnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Aceh diwakili oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesra Dr. Yusrizal, M.Si., serta turut hadir Walikota Sabang Zulkifli, perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Ketua Tim Kerja TIK Bayu Prawira.
Adapun enam penghargaan yang berhasil diraih Aceh dan diserahkan oleh Wakil Menteri Kemendukbangga/Wakil Kepala BKKBN RI, Ratu Isyana Bagoes Oka, yakni Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh – Provinsi Terbaik III kategori Pelaksana Pemutakhiran PK25 Terbaik, Provinsi Aceh – Terbaik III kategori Capaian Tertinggi Tepat Waktu, Kota Sabang – Harapan I kategori Kualitas Data Terbaik tingkat Kabupaten/Kota, Kota Sabang – Kabupaten/Kota dengan Penyelesaian Tercepat, Kabupaten Aceh Timur – Kabupaten/Kota dengan Penyelesaian Tercepat, serta Kabupaten Aceh Singkil – Kabupaten/Kota dengan Penyelesaian Tercepat.
Dengan capaian tersebut, Aceh menegaskan komitmennya dalam menghadirkan data keluarga yang akurat, valid, dan tepat waktu, sebagai fondasi penting untuk pembangunan kependudukan dan keluarga di masa mendatang. (Adv)
