posaceh.com, Aceh Barat – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memprotes Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang memasukkan daerah tersebut ke dalam daftar wilayah yang dianggap tidak terdampak bencana alam banjir bandang pada 26 November 2025 lalu.
“Saya sangat terkejut dan mempertanyakan langsung kepada TAPA. Apa alasan Aceh Barat tidak menjadi perhatian? Indikator apa yang digunakan, rumus dan aturan main nya bagaimana,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi di Aceh Barat, Jumat (17/4/2026).
Ia mengatakan, di saat pemerintah pusat mengucurkan tambahan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp824 miliar, Kabupaten Aceh Barat justru menjadi satu-satunya daerah yang “gigit jari” tanpa kucuran dana tersebut.
Tarmizi mengaku terkejut dengan keputusan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang mengelompokkan Aceh Barat ke dalam daftar wilayah yang dianggap tidak terdampak musibah.
Padahal, secara geografis dan faktual, Aceh Barat merupakan wilayah yang kerap berhadapan dengan bencana dan termasuk daerah yang parah terkena bencana alam banjir bandang pada akhir tahun lalu.
Alih-alih mendapatkan suntikan TKD, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2026 ini hanya menerima penyesuaian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar, dari total alokasi TKD Aceh Tahun 2026 sebesar Rp824 miliar.
Tarmizi mengatakan rasa kecewa ini bukanlah tanpa alasan. Sebelumnya, harapan masyarakat Aceh Barat untuk pengembangan Rumah Sakit Regional Meulaboh, Aceh Barat juga kandas pada tahun ini.
Alokasi dana pembangunan rumah sakit tersebut diketahui telah dialihkan dari pos PORA sebesar Rp80 miliar yang semula dijanjikan akan diganti melalui dana TKD. Namun janji tersebut juga tidak jelas dengan alasan tidak mendapat persetujuan Kemendagri.
“Kondisi ini kian ironis mengingat instruksi Gubernur Aceh sebenarnya sudah sangat jelas: Berikan atensi khusus untuk Aceh Barat. Namun, di tingkat teknis (TAPA), perintah tersebut seolah membentur dinding tebal,” katanya.
Tarmizi mengatakan dampak dari Aceh Barat masuk ke wilayah tidak terdampak bencana oleh TAPA, telah memicu gejolak di tengah masyarakat, dan spekulasi liar mengenai adanya silent agenda atau upaya sistematis “pembunuhan karakter” terhadap kepemimpinan di Aceh Barat melalui skema pemotongan hak anggaran.
“Pertanyaan masyarakat adalah, apakah ada motif politik di balik ini semua? Saya sendiri memilih diam karena khawatir narasi ini sengaja digiring untuk membenturkan saya dengan Gubernur,” ujar Tarmizi.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin membebani Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dengan laporan-laporan yang dapat memperkeruh suasana, demi menjaga stabilitas hubungan kerja.
Namun, sebagai kepala daerah, ia menegaskan tidak akan tinggal diam melihat hak rakyatnya dikebiri.
“Saya hanya sedang memperjuangkan hak daerah saya. Saya tidak ada urusan dengan dinamika politik di tingkat provinsi yang sedang gaduh. Fokus saya adalah keadilan bagi masyarakat Aceh Barat,” kata Tarmizi.(Muh/*)
