Abdullah Puteh Isi Materi Seminar Gagasan Politik di Fisip USK

  • Bagikan
Prof. DR. Ir. H Abdullah Puteh, M.Si, mengisi materi seminar politik dengan tema "Politik Gagasa dari Aceh Untuk Indonesia," di AAC Rom Universitas Syiah Kuala pada Minggu (27/8/2023). FOTO/DOK PRI

posaceh.com, Banda Aceh – Prof. DR. Ir. H Abdullah Puteh, M.Si, mengisi materi seminar politik dengan tema “Politik Gagasa dari Aceh Untuk Indonesia,” di AAC Rom Universitas Syiah Kuala pada Minggu (27/8/2023).

Seminar turut dihadiri oleh pembantu rektor III, dan juga dekan Fakultas Fisip USK serta sejumlah mahasiswa dan civitas akademika lainnya.

Menurut Prof. Puteh, gagasan politik Aceh untuk Indonesia bukan lagi sesuatu yang baru. Karena telah berulang kali gagasan politik drari Aceh telah tercatat menjadi sejarah yang memperkuat semangat kebangsaan yang sungguh fenomenal.
“Antarà lain Aceh Devolopment Bord (ADB) dan Majlis Ulama Indonwsia (MUI) adalah prakasa yang datang dar Aceh, kemudian jadi model di Indonwsia,” katanya.

Menurutnya, termasuk yang terakhir Undang-undang Pemerintaha Aceh (UUPA) yang berawal dari peristiwa Perdamaian Antara Negara Kesatuan Republik Indonesia & Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, telah membuat beberapa pengecualian atau otonomi.

Prof. DR. Ir. H Abdullah Puteh, M.Si, mengisi materi seminar politik dengan tema “Politik Gagasa dari Aceh Untuk Indonesia,” di AAC Rom Universitas Syiah Kuala pada Minggu (27/8/2023). FOTO/DOK PRI


“Ini telah menjadi hal Khusus untuk kemajuan dan perubahan bagi peningkatan dan pemberdayaan daerah atau provinsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, perdamaian bukan hanya berdampak pada pendapatan daerah yang lebih tinggi, tapi telah memperkaya sistim politik Indonesia dengan adanya sistem Partai Lokal,” terangnya.

Oleh karena itu bagi Aceh hari ini menurut Prof. Abdullah Puteh adalah tindakan-tindakan politik dan implementasi sistim politik tersebut yang harus dapat dilaksanakan oleh stakeholder Aceh, agar segera hadirnya kesejahteraan bagi rakyat.

Adalah ironi ketika Aceh mendapat dana otsus yang begitu besar sejak 2008, ternyata hari ini Aceh tercatat sebagai provinsi termiskin di Sumatra.
“Ini berarti ada something wrong ditingkat managerial skill di pemerintah daerah. Ditataran inilah pemerintah bersama rakyat Aceh diperlukan menemukan gagasan dan tindakan politik untuk menuntaskan kemiskin dan pengangguran di Aceh yang sungguh menyedihkan,” pungkas Bang Lah, sapaan karib Abdullah Puteh. (AMZ/*)

 

  • Bagikan