posaceh.com – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyampaikan temuan dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 di tiga daerah. Pertama adalah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Kedua, soal adanya anggota Forkopimda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang melakukan pembicaraan soal pengarahan pemenangan. Mereka diduga untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Terakhir, temuan terkait Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang sekaligus menjabat sebagai Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ia diduga mengarahkan para guru dan kepala sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran.
“Jadi saya ingin minta ya melalui forum ini melalui press briefing ini kepada semua pihak saksi-saksi yang mendengar mengetahui hal ini untuk tidak takut. Taruhannya itu adalah nasib bangsa ini,” ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
“Taruhannya adalah nasib kita semua masa depan kita. Kita tidak ingin pemilu kita pilpres kita cacat kita tidak ingin pemilu kita itu dianggap sebagai pemilu KW-KW pemilu kacangan.” sambungnya.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengajak rakyat untuk menjadikan gawai handphone-nya sebagai alat perjuangan. Terutama dalam melawan berbagai intimidasi dan kecurangan pada Pemilu 2024.
TPN Ganjar-Mahfud pun sangat mengapresiasi, jika ada masyarakat yang berani mengungkap adanya intimidasi dan kecurangan. Menurutnya, setiap ada pergerakan mencurigakan terkait indikasi kecurangan pemilu harus direkam.
“Sehingga mereka yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ujar Hasto.
Ia pun mengungkapkan, alasan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selalu dihadang dengan kecurangan dan intimidasi. Hal itu karena kepimpinan keduanya yang berasal dari bawah dan didukung penuh oleh rakyat.
“Bahkan Pak Prabowo pun takut saking takutnya dengan Pak Ganjar bicara omong pun hilang huruf G-nya. Sehingga menjadi omon-omon itu huruf G saja sampai ditakuti sama Pak Prabowo,” ujar Hasto.
Terakhir, temuan terkait Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang sekaligus menjabat sebagai Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ia diduga mengarahkan para guru dan kepala sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran.
“Jadi saya ingin minta ya melalui forum ini melalui press briefing ini kepada semua pihak saksi-saksi yang mendengar mengetahui hal ini untuk tidak takut. Taruhannya itu adalah nasib bangsa ini,” ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
“Taruhannya adalah nasib kita semua masa depan kita. Kita tidak ingin pemilu kita pilpres kita cacat kita tidak ingin pemilu kita itu dianggap sebagai pemilu KW-KW pemilu kacangan.” sambungnya.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengajak rakyat untuk menjadikan gawai handphone-nya sebagai alat perjuangan. Terutama dalam melawan berbagai intimidasi dan kecurangan pada Pemilu 2024.
TPN Ganjar-Mahfud pun sangat mengapresiasi, jika ada masyarakat yang berani mengungkap adanya intimidasi dan kecurangan. Menurutnya, setiap ada pergerakan mencurigakan terkait indikasi kecurangan pemilu harus direkam.
“Sehingga mereka yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ujar Hasto.
Ia pun mengungkapkan, alasan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selalu dihadang dengan kecurangan dan intimidasi. Hal itu karena kepimpinan keduanya yang berasal dari bawah dan didukung penuh oleh rakyat.
“Bahkan Pak Prabowo pun takut saking takutnya dengan Pak Ganjar bicara omong pun hilang huruf G-nya. Sehingga menjadi omon-omon itu huruf G saja sampai ditakuti sama Pak Prabowo,” ujar Hasto.
“Dalam hitungan hari, tahapan pemilu 2024 akan sampai pada tahapan krusial yaitu pemungutan suara. Sayangnya jelang tahapan menentukan tersebut, terjadi praktik kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi,” kata Kapten Timnas Pemenangan AMIN Muhammad Syaugi dalam konferensi pers di Rumah Perubahan Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).
Syaugi memaparkan sejumlah tindakan kerucangan atau dugaan korupsi terjadi menurut data dan analisis timnya. Contohnya adalah soal pembagian bantuan sosial (bansos) dilakukan Presiden RI Joko Widodo yang diduga terselip poster paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Baru-baru ini misalnya terjadi pembagian bansos di beberapa wilayah yang menggunakan dana APBN, tetapi terdapat logo paslon tertentu dalam paket tersebut. Selain itu di salah satu daerah, bansos dibagikan langsung oleh seorang pemimpin negara di depan baliho besar salah satu paslon,” jelasnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan hasil survei terbarunya terkait potensi kecurangan pemilu di 2024. Dari hasil survei yang dilakukan pada 3-5 Desember 2023 dengan melibatkan 1.426 responden menunjukan bahwa mayoritas masyarakat atau sebesar 50,2 persen yakin potensi terjadinya kecurangan pada pemilu 2024 sangat besar.
“Mayoritas menyatakannya sangat besar atau cukup besar kemungkinan terjadi kecurangan,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan dalam rilis survei terbarunya: Debat Capres, Netralitas Pemilu, dan Elektabilitas, Ahad (10/12/2023).
Sementara sebanyak 19,7 persen responden menilai kecil terjadi kecurangan dalam pemilu. Djayadi menjelaskan, ada tiga pihak yang paling potensial melakukan kecurangan pemilu, yakni partai politik sebesar 17,1 persen, tim sukses capres dan cawapres sebesar 15,9 persen, serta penyelenggara pemilu sebesar 13,6 persen.
Sedangkan potensi kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri dinilai hanya sebesar 2,3 persen dan yang dilakukan oleh calon presiden atau wakil presiden sebesar 4,2 persen. Pihak lainnya yang potensial melakukan kecurangan yakni pemerintah daerah yang sebesar 4 persen dan pemerintah pusat sebesar 2,9 persen.
