posaceh.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Komisi II sudah mengagendakan rapat dengan KPU dan Bawaslu untuk membahas PKPU dan Perbawaslu terkait tahapan, jadwal dan program Pemilu 2024. Pembahasan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai setelah anggota KPU RI dan Bawaslu RI dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 11 April 2022.
“Komisi II mengagendakan pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu terkait dengan tahapan jadwal dan program pemilu tahun 2024 pasca pelantikan anggota KPU Bawaslu RI. Ini agar tidak terjadi pengulangan pembahasan dengan pimpinan yang ada sekarang,” ujar Rifqi melalui pesan singkat, Selasa (22/3/2022).
Komisi II juga sudah menerima rancangan PKPU dan Perbawaslu. Saat ini masih dikaji dan diteliti lebih dalam oleh DPR.
“Di sisi lain kami sudah menerima rancangan PKPU dan Perbawaslu dari KPU dan Bawaslu yang sekarang kami telaah kami cermati sebagai bagian kewajiban konstitusional kami,” ujar politikus PDIP ini.
Untuk itu, Rifqi juga menjamin bahwa Pemilu 2024 akan tetap digelar. Agenda Komisi II dan penyelenggara memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 disiapkan dengan baik.
“Hal tersebut (penundaan) kan hanya wacana, bukan agenda DPR, termasuk Komisi II,” katanya.
Sebelumnya, Ketua KPU Ilham Saputra menegaskan tidak membahas penundaan pemilu. Pihaknya tetap beracuan pada keputusan penyelenggaraan Pemilu 2024 digelar 14 Februari.
“KPU tidak masuk ranah itu, KPU itu penyelenggara dan KPU telah mengeluarkan SK nomor 21 tahun 2022, bahwa hari H adalah 14 Februari 2024,” kata Ilham di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (22/3/2022).
Ilham memastikan, sebagai bagian dari KPU periode 2017-2022, pihaknya akan terus berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang yang ada.
“Kami akan menyukseskan Pemilu 2024, jadi tidak ada lagi isu penundaan,” tegas dia.
Ilham menyatakan, pihaknya hari ini akan menandatangani surat kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dia meminta kepada pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi II DPR bisa melanjutkan pembahasan terkait tahapan jadwal dan program, rancangan PKPU.
“Ini agar bisa disahkan dan dapat menjadi dasar penghitungan anggaran baik dalam periode ini atau periode selanjutnya,” jelas Ilham. (merdeka.com)
