ParlementariaPemko Banda Aceh

Wakil Ketua Musriadi Aswad Dorong MAA Banda Aceh Perkuat Pembinaan Adat dan Pemberdayaan Masyarakat

2
×

Wakil Ketua Musriadi Aswad Dorong MAA Banda Aceh Perkuat Pembinaan Adat dan Pemberdayaan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, M.Pd. FOTO/ WAHYU DESMI

posaceh com, Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., mendorong Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh untuk memperkuat kembali peran dan fungsi kelembagaannya, khususnya dalam pembinaan adat, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai budaya Aceh.

Menurutnya, MAA harus menjadi lembaga strategis yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian tradisi, tetapi juga mampu menjadikan nilai-nilai adat sebagai modal sosial dalam membangun ketahanan masyarakat, memperkuat solidaritas, dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat gampong.

“Adat harus hadir dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. MAA perlu memperkuat fungsi pembinaan, edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga nilai-nilai adat tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan sosial,” ujar Musriadi, di Banda Aceh, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, penguatan MAA perlu diarahkan pada empat dimensi utama. Pertama, penguatan kelembagaan adat. MAA perlu melakukan pembinaan secara sistematis terhadap lembaga adat di tingkat kecamatan, mukim, dan gampong. Penguatan ini penting untuk memastikan lembaga adat memiliki kapasitas, legitimasi sosial, serta kemampuan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Kedua, pengembangan kapasitas dan regenerasi tokoh adat. MAA perlu membangun sistem kaderisasi melalui pendidikan, pelatihan, diskusi, dan pendampingan tokoh adat. Generasi muda juga harus dilibatkan agar memiliki pemahaman dan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan adat Aceh.

Ketiga, revitalisasi adat sebagai modal sosial masyarakat. Nilai-nilai adat perlu diintegrasikan dalam pendidikan keluarga, kehidupan bermasyarakat, penyelesaian konflik sosial, gotong royong, serta penguatan solidaritas antarwarga. Filosofi Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala harus diwujudkan dalam praktik kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Keempat, pelestarian dan transformasi budaya. MAA perlu melakukan inventarisasi, dokumentasi, penelitian, dan digitalisasi khazanah adat, seni, serta budaya Aceh. Dengan demikian, warisan budaya tidak hanya tersimpan sebagai dokumentasi sejarah, tetapi dapat diwariskan dan dipelajari oleh generasi berikutnya.

Musriadi juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara MAA dengan pemerintah gampong, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, tokoh agama, pemuda, dan komunitas masyarakat.

Ia menilai, perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam penelitian dan pengembangan model pembinaan adat berbasis kearifan lokal. Sementara itu, pemerintah gampong dapat menjadi mitra utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai adat melalui program pemberdayaan masyarakat.

“MAA perlu memiliki program pembinaan yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat. Setiap program harus memiliki sasaran, indikator keberhasilan, serta evaluasi yang jelas. Dengan begitu, keberadaan MAA dapat memberikan dampak nyata terhadap penguatan kehidupan sosial masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong agar penyelesaian persoalan sosial melalui mekanisme adat di tingkat gampong terus diperkuat melalui pembinaan kapasitas para pemangku adat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Lebih lanjut, Musriadi berharap Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan dukungan kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, serta penganggaran yang proporsional untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi MAA.

“Ukuran keberhasilan MAA bukan semata-mata banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana lembaga adat semakin berfungsi, tokoh adat semakin berkualitas, generasi muda semakin mengenal budayanya, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, serta kearifan lokal,” tegasnya.

Ia menyatakan, penguatan adat merupakan bagian dari pembangunan peradaban masyarakat. Modernisasi tidak harus menghilangkan identitas lokal. Sebaliknya, nilai-nilai adat harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar filosofis dan religiusnya.

“Adat adalah kekuatan sosial dan identitas masyarakat Aceh. Karena itu, kita ingin MAA hadir sebagai lembaga yang hidup bersama masyarakat, membina, mengedukasi, dan menggerakkan pelestarian adat secara berkelanjutan,” tutup Musriadi.(Why/*)