ParlementariaPemko Banda Aceh

Ramza Harli Desak BNN Gelar Tes Urine Berkala di Seluruh Instansi Banda Aceh

13
×

Ramza Harli Desak BNN Gelar Tes Urine Berkala di Seluruh Instansi Banda Aceh

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, menyampaikan sambutannya pada sosialisasi Qanun Pencegahan dan P4GNPN bersama BNN di Fhandika Hotel, Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026). FOTO/ DOK MPA

posaceh.com, Banda Aceh – Ketua Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine secara berkala terhadap seluruh aparatur pemerintah dan pekerja swasta di Kota Banda Aceh menyusul pengungkapan pabrik sabu jaringan internasional di Kabupaten Pidie.

Desakan tersebut disampaikan Ramza saat sosialisasi Qanun Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) bersama BNN di Fhandika Hotel, Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Ramza, pengungkapan pabrik sabu berskala besar dengan barang bukti mencapai 1,2 ton menjadi peringatan serius terhadap ancaman peredaran narkotika di Aceh. Karena itu, pemeriksaan urine perlu dilakukan di seluruh sektor, mulai dari lingkungan eksekutif, legislatif hingga perusahaan swasta.

“Pengungkapan pabrik sabu ini sangat mengejutkan. Saya meminta BNN tidak berhenti pada pengungkapan kasus tersebut, tetapi segera melakukan tes urine secara menyeluruh di instansi pemerintah dan swasta di Banda Aceh,” kata Ramza.

Ia menilai keberadaan pabrik narkotika di Aceh perlu menjadi perhatian bersama karena mengindikasikan adanya ancaman peredaran narkoba yang harus diantisipasi, termasuk di Banda Aceh sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi.

“Kalau pabriknya berani didirikan di Aceh, ini harus menjadi perhatian serius. Kita perlu mengantisipasi kemungkinan peredaran narkoba yang sudah menjangkau berbagai lingkungan,” ujarnya.

Ramza menegaskan, pemeriksaan sebaiknya dimulai dari lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK. Menurutnya, pejabat publik dan aparatur pemerintah harus menjadi contoh dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba.

Ia juga meminta agar hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pegawai yang terbukti menyalahgunakan narkotika harus menjalani proses disiplin kedinasan, termasuk kemungkinan pencopotan jabatan, serta diproses secara hukum apabila ditemukan unsur pidana.

Ramza berharap Pemko Banda Aceh segera berkoordinasi dengan BNN untuk menyusun jadwal tes urine secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Banda Aceh.

“Pemko Banda Aceh harus segera berkoordinasi dengan BNN untuk menjadwalkan tes urine secara berkala guna mencegah penyalahgunaan narkoba dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Ramza.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat yang telah terlanjur menggunakan narkoba agar melapor kepada BNN untuk mendapatkan penanganan dan rehabilitasi sesuai ketentuan.

“Masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan narkoba sebaiknya segera melapor ke BNN agar mendapatkan rehabilitasi. Jangan menunggu sampai terjerat lebih jauh dalam penyalahgunaan narkotika,” tutupnya.(Why/*)