posaceh.com, Banda Aceh – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh kembali menertibkan penggunaan ruang parkir yang mengganggu hak pejalan kaki. Langkah tersebut dilakukan setelah menerima laporan masyarakat terkait penggunaan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat di Jalan Prof. Ali Hasyimi, tepatnya di sekitar Bara Kupi, Moorden Cafe, dan Annisa Galery, di Kota Banda Aceh, Rabu (11/11/2026).
Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Dishub Banda Aceh telah memberikan arahan dan teguran kepada pengelola usaha serta juru parkir (jukir) di lokasi agar tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir yang menghalangi akses pejalan kaki.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Ir M Syaifuddin Ambia ST MT melalui Kepala Bidang Perparkiran, Suriadi Ben Suud SH MH mengatakan, teguran tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang menyampaikan adanya kendaraan pengunjung usaha yang diparkir di atas trotoar.
Ia menjelaskan, trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki sehingga penggunaannya tidak boleh dialihkan untuk kepentingan parkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.
“Setelah menerima laporan masyarakat, petugas telah turun ke lokasi dan memberikan arahan serta teguran kepada pihak pengelola Bara Kupi, juru parkir di sekitar Moorden Cafe, dan Annisa Galery agar tidak memarkirkan kendaraan di atas trotoar yang dapat mengganggu hak pejalan kaki,” ujarnya.
Menurutnya, pengelola tempat usaha dan juru parkir memiliki tanggung jawab untuk memastikan aktivitas parkir kendaraan pengunjung tidak menggunakan ruang yang menjadi hak masyarakat, khususnya jalur pedestrian.
Penataan parkir juga harus memperhatikan ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan. Karena itu, kendaraan pengunjung perlu diarahkan ke lokasi parkir yang semestinya dan tidak mengambil ruang trotoar maupun menghambat akses keluar masuk pejalan kaki.
Suriadi menegaskan, keberadaan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan kepentingan umum. Jangan sampai aktivitas parkir di sekitar tempat usaha justru menghilangkan fungsi fasilitas pedestrian yang dibangun untuk mendukung keselamatan masyarakat.
Secara regulasi, kewajiban melindungi hak pejalan kaki telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 131 ayat (1) menyebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.
Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) undang-undang tersebut melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (1), sesuai unsur pelanggarannya.
FOTO/ DISHUB KOTA BANDA ACEH
Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan juga mengatur penyediaan serta pemanfaatan fasilitas pedestrian agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Dengan demikian, trotoar bukan merupakan ruang parkir tambahan bagi tempat usaha, melainkan fasilitas publik yang harus dijaga dan dapat digunakan masyarakat secara aman dan nyaman.
Dishub Banda Aceh mengingatkan seluruh pengelola usaha dan juru parkir agar mematuhi ketentuan tersebut. Penataan parkir diharapkan tidak hanya memperhatikan kebutuhan pengunjung, tetapi juga menjamin hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar tanpa hambatan.
“Pengelola usaha dan juru parkir harus mematuhi ketentuan perparkiran dan tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir. Penataan kendaraan harus dilakukan dengan baik agar kepentingan pengunjung tetap terlayani tanpa mengganggu hak pejalan kaki yang menggunakan fasilitas trotoar,” pungkasnya.(Why)
