posaceh.com, Banda Aceh – Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) Aceh menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Ketua Umum DPP IWAPI, Tatyana Sentani Sutara, yang terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) IWAPI di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 1–3/11/ 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPD IWAPI Aceh, Mainar Novita, dalam pertemuan bersama jajaran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh di Kantor KADIN Aceh, Banda Aceh, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mainar menyampaikan perkembangan organisasi IWAPI pasca-Munas sekaligus memberikan penjelasan mengenai legalitas kepengurusan DPP IWAPI di bawah kepemimpinan Tatyana Sentani Sutara.
Menurut Mainar, kepemimpinan Tatyana telah memperoleh pengesahan resmi dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0002049.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 6 November 2026.
Pengesahan tersebut, kata Mainar, menjadi dasar hukum yang mempertegas keabsahan kepengurusan DPP IWAPI hasil Munas di Jakarta.
Ia juga menanggapi munculnya klaim kepengurusan lain yang terbentuk melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bandung, yang menunjuk Hj. Hana Hasanah Fadel Muhammad sebagai ketua umum.
Mainar menilai pelaksanaan Munaslub tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IWAPI.
“Senin kemarin, 9 November 2026, kita sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum terkait persetujuan kepengurusan IWAPI di bawah kepemimpinan Ibu Tatyana Sentani Sutara. IWAPI Aceh berada di barisan ketua umum yang benar dan konstitusional,” ujar Mainar.
Ia menegaskan, DPD IWAPI Aceh hingga saat ini tidak mengalami dualisme kepengurusan. Karena itu, pihaknya berharap polemik yang terjadi di tingkat nasional dapat segera diselesaikan agar organisasi kembali fokus menjalankan program pemberdayaan dan penguatan ekonomi perempuan.
“Harapan saya tidak ada lagi polemik IWAPI. Ketua umum kita hanya satu, yaitu Ibu Tatyana Sentani Sutara, untuk memimpin IWAPI lima tahun ke depan,” tegasnya.
Mainar menambahkan, pertemuan dengan KADIN Aceh merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi antarlembaga, sekaligus menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan organisasi setelah pelaksanaan Munas.
Melalui komunikasi tersebut, diharapkan hubungan baik antara IWAPI dan KADIN Aceh semakin kuat serta soliditas organisasi pengusaha perempuan di seluruh Indonesia tetap terjaga.
Dengan demikian, IWAPI diharapkan dapat kembali menjalankan berbagai program dan agenda organisasi secara harmonis, khususnya dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta meningkatkan kontribusi pengusaha perempuan terhadap perekonomian nasional.(Hadi)
