News

Minyak Sumur Rakyat Aceh Segera Punya Harga Resmi, BPMA Usulkan Nama Meuseuraya ASM

2
×

Minyak Sumur Rakyat Aceh Segera Punya Harga Resmi, BPMA Usulkan Nama Meuseuraya ASM

Sebarkan artikel ini
Rapat melibatkan BPMA, Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Medco E&P Malaka, PGE, serta Aceh Energ, Rabu (11/11/2026). FOTO/*

posaceh.com, Banda Aceh – Upaya mengoptimalkan produksi minyak bumi dari sumur masyarakat di Aceh memasuki tahapan penting.

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Tim Harga Minyak Mentah Indonesia mulai membahas evaluasi penetapan formula harga minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat di Wilayah Kerja (WK) Aceh.

Langkah ini sekaligus membuka peluang agar aktivitas produksi minyak masyarakat memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi daerah penghasil, sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan negara dan ketahanan energi nasional.

Pembahasan tersebut mencakup minyak mentah yang berasal dari sumur masyarakat di tiga kabupaten, yakni Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.

Rapat melibatkan BPMA, Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Medco E&P Malaka, PGE, serta Aceh Energi.

Fokus utama pertemuan adalah membahas rekomendasi formula harga minyak mentah yang diusulkan oleh KKKS dan telah mendapatkan rekomendasi dari BPMA.

Kepala Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi BPMA, M. Akbarul Syah Alam, mengungkapkan bahwa BPMA telah menyampaikan rekomendasi formula harga minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat kepada Direktur Jenderal Migas selaku Ketua Tim Harga Minyak Mentah Indonesia.

Menurut Akbarul, penyusunan formula harga tersebut mengacu pada karakteristik utama minyak mentah berdasarkan hasil pengujian mutu atau kualitas minyak.

“Rekomendasi BPMA mengacu pada karakteristik utama minyak mentah hasil uji mutu, yang menjadi parameter penting dalam formulasi harga minyak mentah. Dengan demikian, harga yang ditetapkan mencerminkan kualitas minyak yang sebenarnya sehingga memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam rantai penyaluran,” ujar Akbarul.

Meuseuraya ASM, Simbol Gotong Royong Masyarakat Aceh

Menariknya, minyak mentah yang dihasilkan dari sumur masyarakat Aceh diusulkan menggunakan nama dagang atau identitas minyak mentah Meuseuraya ASM.

Akbarul menjelaskan, pemilihan nama Meuseuraya bukan tanpa alasan. Dalam bahasa Aceh, Meuseuraya memiliki makna gotong royong.

Nama tersebut dipilih untuk merepresentasikan semangat kebersamaan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya minyak bumi.

“Nama Meuseuraya, yang dalam bahasa Aceh bermakna gotong royong, kami pilih untuk mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat dan seluruh pihak dalam mengelola sumber daya ini,” tuturnya.

Penetapan formula harga menjadi aspek penting karena akan memberikan kepastian nilai ekonomi minyak mentah yang dihasilkan masyarakat. Dengan formula yang jelas, proses penyaluran minyak diharapkan dapat berlangsung secara lebih transparan, terukur, dan sesuai ketentuan.

BPMA Kejar Percepatan Lifting Minyak Nasional

Sementara itu, Kepala Divisi Operasi Produksi BPMA sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengelolaan Sumur Masyarakat Wilayah Kerja Aceh, Ibnu Hafizh, menegaskan bahwa BPMA terus mendorong percepatan penyaluran minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat.

Upaya tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri ESDM agar potensi produksi minyak dari sumur masyarakat dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan lifting minyak nasional.

Menurut Ibnu, implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi instrumen penting untuk mendorong pengelolaan sumur masyarakat agar berjalan sesuai ketentuan.

Melalui penetapan formula harga yang jelas dan terukur, minyak mentah dari sumur masyarakat di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen diharapkan segera dapat disalurkan melalui mekanisme yang legal dan tertib.

Langkah ini sekaligus membuka peluang agar aktivitas produksi minyak masyarakat memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi daerah penghasil, sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan negara dan ketahanan energi nasional.

Bagi Aceh, percepatan implementasi kebijakan ini bukan sekadar persoalan menentukan harga minyak.

Lebih dari itu, kepastian formula harga dan tata kelola penyaluran menjadi kunci agar potensi minyak dari sumur masyarakat dapat masuk ke dalam sistem produksi migas nasional secara resmi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.(Muh/*)