posaceh.com, Jakarta – Pemerintah memastikan skema bagi hasil gross split yang selama ini diterapkan di sektor minyak dan gas bumi ( migas ) tidak akan diberlakukan pada industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
Penegasan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan penerapan pola kontrak serupa migas di sektor pertambangan.
Sebelumnya, beredar kabar pemerintah tengah mengkaji skema pembagian hasil hingga 70 persen untuk negara dan 30 persen untuk perusahaan.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar aturan yang berlaku di sektor pertambangan tetap dipertahankan. Oleh karena itu, skema gross split hanya berlaku untuk sektor migas dan tidak akan diterapkan pada sektor minerba.
“Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan Arahan Bapak Presiden, yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Ia menegaskan tidak ada perubahan aturan bagi pelaku usaha pertambangan yang sudah beroperasi maupun yang akan masuk ke sektor tersebut ke depan.
“Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan yang sama sekali, sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya, itu tugas saya untuk menjaganya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran pelaku industri setelah sebelumnya muncul wacana kebijakan pola kerja sama mirip migas dalam pengelolaan tambang.
Beberapa waktu lalu, Bahlil sempat mengungkapkan pemerintah sedang mencari formulasi agar penerimaan negara dari sektor tambang dapat lebih optimal.(Muh/*)
