poscehcom, Jakarta- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan maksud ucapan Presiden Prabowo Subianto soal indikasi adanya upaya makar dari aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat beberapa waktu terakhir.
Sjafrie meminta publik tidak berandai-andai ihwal maksud makar tersebut. Ia menjelaskan apa yang disampaikan Prabowo merupakan gambaran luas terkait situasi yang terjadi saat ini “Kita tidak boleh berandai-andai. Presiden memberi satu gambaran yang luas,” jelasnya kepada wartawan usai Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Minggu (31/8/2025).
Oleh karenanya, ia meminta agar publik tidak memikirkan hal yang berlebihan terhadap ucapan Prabowo. Menurutnya Presiden memberikan perhatiannya agar masyarakat dapat tetap waspada. “Tidak usah memberikan suatu interpretasi terhadap apa yang disampaikan bapak Presiden, ini adalah atensi kepada kita semua untuk tetap waspada,” tuturnya.
Sebelumnya Prabowo mengatakan aspirasi murni yang disampaikan masyarakat harus dihormati. Ia menyebut hak untuk berkumpul secara damai juga harus dilindungi. Akan tetapi, ia menilai saat ini ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum.
“Bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana Merdeka. Atas dasar itu, kepada pihak Kepolisian dan TNI, Prabowo mengaku sudah memerintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku.
“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” kata Prabowo.
Sementara itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil tindak tegas terhadap kegiatan pelanggaran hukum, salah satunya penjarahan rumah milik pejabat.
“Dengan memperhatikan faktor keamanan, baik individu pribadi, dan pejabat, dan institusi negara, beliau telah menugaskan kepada kapolri dan panglima untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah terukur terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran penegakan hukum,” kata Sjafrie di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Menurut Sjafrie, Prabowo memberi penegasan agar tindakan pelanggaran bersifat kriminal baik dalam perusakan fasilitas umum (fasum) dan harta pribadi agar dilakukan penindakan secara tegas. “Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut pelanggaran terhadap pribadi ataupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan agar tidak ragu-ragu,” tambah Sjafrie.
Dalam kesempatan itu, Sjafrie kembali menegaskan kepolisian dan TNI akan bersikap tegas terhadap semua yang bisa mengganggu keamanan masyarakat dan juga kedaulatan RI. “BIN ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada presiden pada kesempatan pertama bila terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah rumah pejabat DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio hingga Nafa Urbach dijarah oleh massa. Tak hanya itu, rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga turut menjadi sasaran massa.(Muh/*)











