posaceh.com, Banda Aceh – Ancaman kenaikan harga kendaraan roda empat dan dua terus menghantui pelaku usaha otomotif di Provinsi Aceh, khawatir kalah bersaing dengan tetangga, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sejak akhir tahun 2024 lalu.
Harga kendaraan memang sudah diprediksikan akan naik sejak awal tahun 2025 lalu, tetapi seiring ada pemberian insentif dari Pemerintah Aceh, maka tidak ada kenaikan dan harga tetap sama dengan di Medan, Sumut.
Insentif itu berlaku sampai 30 Juni 2025 untuk kendaraan komersial, atau hanya dalam hitungan hari akan habis masa berlakunya. Kebijakan insentif dikeluarkan oleh Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA seusai beraudiensi dengan pelaku otomotif yang mencurahkan kekhawatiran pada Desember 2024.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Aceh Nomor 900.1.13.1/1402/2024 yang ditantangani Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA, tertanggal 31 Desember 2024
Kini, kekhawatiran itu kembali mencuat, seiring insentif segera berakhir dan surat permohonan dari pelaku otomotif yang telah dilayangkan ke Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf belum ada respon juga, walau hanya tersisa beberapa hari lagi.
Jika tidak ada titik temu dalam beberapa hari mendatang atau sampai Senin (30/6/2025), maka dapat dipastikan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor akan mengalami kenaikan secara signifikan.
Menyikapi hal tersebut, pelaku otomotif menumpahkan kekhawatiran tersebut kepada awak media dalam sebuah konferensi pers di Banda Aceh pada Rabu (25/6/2025) pagi. Berbagai hal disampaikan tentang kondisi penjualan mobil yang belum juga stabil sampai triwulan kedua tahun ini dibandingkan periode sama tahun 2024 lalu.
Para pelaku otomotif ini, mulai dari dealer Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, KIA, Wuling sampai Daihatsu hadir untuk memberi penegasan kekhawatiran mereka atas kenaikan harga mobil.
Seperti diketahui, kebijakan opsen pajak, yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut tambahan pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
Kemudian, ada kenaikan PPN menjadi 12% dari sebelumnya 11% mulai 1 Januari 2025. Apabila hal ini tidak disikapi dengan cepat oleh Gubernur Aceh sampai akhir bulan ini, maka akan berdampak atas kenaikan harga kendaraan, tergantung jenis kendaraan, namun diperkirakan bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Bahkan, kenaikan harga ini akan mempengaruhi minat beli konsumen, dengan beberapa konsumen mungkin akan menunda pembelian atau beralih ke mobil bekas yang lebih terjangkau.
Para pelaku usaha otomotif di Aceh, bukan saja khawatir dengan turunnya pembelian, tetapi lebih mengkhawatirkan, akan beralihnya pembelian mobil baru oleh warga Aceh ke Medan, Sumut dengan pemerintahnya telah memperpanjang pemberian insentif.
Hal itu sempat dilontarkan oleh Operation Manager PT Dunia Barusa, Azhar. Dia menyatakan jika Kepgub tidak diperpanjang, maka harga mobil di Aceh akan lebih tinggi dibandingkan Sumut. “Bisa jadi, warga Aceh akan membeli mobil ke Medan karena lebih murah di sana. Otomatis nilai pajaknya juga akan dibayar ke Sumut,” ujarnya.
“Kalau Kepgub diperpanjang, harga mobil akan menjadi lebih terjangkau sehingga dapat mendorong minat beli masyarakat dan dampaknya untuk pembayaran pajak ke Pemerintah Aceh juga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Azhar mengatakan, sejumlah provinsi lain di Indonesia saat ini sudah memperpanjang Pergub terkait keringanan pajak tersebut. Untuk itu, ia menilai, apabila Pemerintah Aceh tidak memperpanjang kebijakan ini maka kemungkinan besar konsumen atau masyarakat Aceh bakal memilih membeli mobil di provinsi tetangga.
“Kalau seandainya Kepgub kita tidak diperpanjang, maka harga mobil di Aceh akan lebih tinggi daripada Sumut. Sehingga hal itu akan mempengaruhi harga beli masyarakat,” katanya. Disebutkan, pelaku usaha otomotif di Aceh sangat berharap Gubernur Aceh dapat memperpanjang masa berlaku kebijakan yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Pj Gubernur Aceh.
Dia mengungkapkan. jika tidak diperpanjang, selain pajak masuk ke Sumut dan provinsi lain, perbedaan harga sangat mencolok. Seperti mobil Toyota Avanza, selisih harga Rp 15 sampai Rp 20 juta, bahkan Alphard bisa mencapai Rp 50 juta, sehingga warga Aceh lebih memilih membeli mobil ke Medan.
Dari hal tersebut dapat disimpulkan, kebijakan pemerintah daerah sangat menentukan tumbuh kembangnya perkembangan perekonomian suatu daerah, seperti Provinsi Aceh dengan kondisi ekonomi ‘tidak baik-baik saja’ seperti pernah dilontarkan mantan Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah dalam sebuah debat cagub-cawagub Aceh.
Aceh yang berada paling ujung barat Indonesia, tentunya tidak mau ketinggalan dari daerah lainnya di Indonesia. Seperti contoh kasus insentif untuk kendaraan roda empat dan dua, jika tidak ada insentif, maka uang warga Aceh mengalir ke Medan, bersama pajak yang dikenakan atas setiap pembelian kendaraan mobil baru yang dikenakan kepada konsumen.
Dampak lainnya, jika pembelian mobil turun drastis akibat harga naik drastis secara tiba-tiba, dipastikan terjadi pengurangan tenaga kerja, berarti akan terjadi penambahan pengangguran di Aceh, dan sejumlah efek lainnya.
Dengan kondisi ini, tanpa insentif, maka Provinsi Sumut yang meraih keuntungan, mulai dari uang pembelian mobil baru sampai pajak dikeruk oleh provinsi tetangga ini. Siapa yang buntung, tentunya Provinsi Aceh, pembelian mobil turun bersama pajak pembelian, serta karyawan yang terancam PHK, termasuk mobil berplat luar daerah menggunakan jalan di Aceh.
Pajak pembelian mobil baru ini biasanya digunakan untuk pembangunan atau juga perbaikan jalan yang rusak, serta hal lainnya, seperti peningkatan perekonomian masyarakat. Sehingga, jika pajak yang dituangkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun, otomatis akan mempengaruhi laju perekonomian daerah ini.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima media ini, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf telah menyetujui permohonan para pelaku otomotif Aceh untuk memperpanjang pemberian insentif, sehingga harga kendaraan roda empat dan dua tidak akan naik mulai 1 Juli 2025.
Ini menjadi sebuah hal yang ditunggu pelaku otomotif, penjualan mobil baru tetap bisa bersaing dengan tetangga Medan, pajak tetap mengalir di Aceh dan para karyawan tetap tenang dalam menjalankan pekerjaannya. (Muh)
