posaceh.com, Banda Aceh – Dewan Pengurus Daerah Kominte Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Aceh bersama puluhan organisasi kepemudaan se-Aceh mengeluarkan pernyataan bersama menolak keras terhadap keputusan Kementerian Dalam Negeri pengalihan empat pulau milik Aceh di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Beralihnya Status Legalitas Kepemilikan empat pulau tersebut yakni Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang selama ini masuk dalam administrasi Kabupaten Aceh Singkil, kini dialihkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
Dalam pernyataan resmi yang dibacakan oleh Plh. Ketua KNPI Aceh, Subchan Saputra, Sabtu (14/6/2025), mereka menolak keras keputusan Mendagri dan menuntut Presiden Prabowo Subianto segera memecat Mendagri Tito Karnavian dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA. “KNPI dan seluruh OKP menilai kebijakan ini sebagai pencaplokan wilayah Aceh secara sepihak dan pelecehan terhadap martabat daerah. Ini keputusan politik yang bodoh dan melukai harga diri rakyat Aceh. Tito dan Safrizal adalah biang keresahan dan harus segera dicopot,” tegas Subchan dalam pernyataan sikap yang diteken oleh lebih dari 34 organisasi pemuda lintas ormas dan latar belakang ideologi.
Menyikapi persoalan krusial tersebut, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh bersama puluhan organisasi kepemudaan se-Aceh memberi alasan kuat bahwa empat pulau tersebut masuk wilayah Provinsi Aceh sudah sejak lama.
KNPI menyebut keputusan itu melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Aceh, bertentangan dengan MoU Helsinki 2005, dan mencederai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Mereka juga mengecam sikap Pemerintah Pusat yang dinilai otoriter, mengabaikan semangat otonomi khusus, dan memicu potensi instabilitas pascaperdamaian.
Kemudian, Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara, dan menjadi rujukan kewilayahan Aceh dalam Perjanjian Damai MoU Helsinki 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, serta menjadi poin penting berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Ditambahkan, secara historis, persoalan kepemilikan atas tanah dan wilayah, selalu menjadi sumber utama lahirnya keresahan masyarakat Aceh yang berujung pada perlawanan bersenjata terhadap Pemerintah Indonesia.
Lebih lanjut, KNPI mendesak DPR RI, khususnya legislator asal Aceh, untuk segera menggulirkan hak angket terhadap Kemendagri. Mereka juga menyerukan Pemerintah Aceh dan DPRA membentuk Tim Advokasi Khusus yang melibatkan Wali Nanggroe, tokoh adat, akademisi, hingga diaspora Aceh untuk menempuh langkah hukum dan politik merebut kembali empat pulau tersebut.
Pernyataan itu ditutup dengan peringatan keras: “Perdamaian Aceh bukan barang mainan. Jika suara pemuda terus diabaikan, jangan salahkan jika Aceh bicara dengan caranya sendiri,” pungkas Subchan.(Muh)
Pernyataan sikap KNPI Aceb dan OKP se-Aceh dan delapan tuntutan yang intinya menuntut pemerintah mencabut kembali Kepmendagri tersebut.
1. Menuntut kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto untuk senantiasa menjaga perdamaian di Aceh, dari segala potensi lahirnya kekacauan akibat kebijakan yang keliru, yang dapat menyebabkan meruncingnya keresahan masyarakat Aceh.
2. Menuntut kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto menghargai batas-batas teritorial Aceh berdasarkan landasan legalitas yang sah dan telah ada, sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 1956, serta landasan sosiologis dan historis.
3. Menuntut kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Kepmendagri No.300.2.2.2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang inkonstitusional secara hierarki dan perundang-undangan.
4. Menuntut Presiden Prabowo Subianto mencopot Mendagri Tito Karnavian dan Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA dari jabatannya karena kebijakannya telah menimbulkan keresahan socio-politik bagi masyarakat Aceh.
5. Menuntut seluruh anggota DPR-RI asal Aceh, serta para wakil rakyat lainnya di DPR-RI untuk menggunakan Hak Angket kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan mencabut Kepmendagri No.300.2.2.2138 Tahun 2025, yang berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya masyarakat Aceh, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menuntut Pemerintah Aceh dan DPRA untuk segera membentuk Tim Advokasi Khusus untuk merebut kembali ke 4 pulau tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholders, sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar;
b. Pemerintah Aceh;
c. DPR Aceh;
d. DPR-RI & DPD-RI (Forbes).
e. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.
f. DPD KNPI Aceh dan seluruh organisasi kepemudaan se-Aceh.
g. Organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat sipil.
h. Unsur akademisi, intelektual dan profesional.
i. Unsur diaspora Aceh baik di level nasional dan internasional.
j. Seluruh masyarakat Aceh.
7. Menuntut seluruh anggota DPR Aceh untuk melayangkan petisi kepada Pemerintah agar mencabut Kepmendagri No.300.2.2.2138 Tahun 2025, baik secara individual maupun kolektif.
8. Menuntut keseriusan Pemerintah Aceh dalam mengadvokasi persoalan ini.
