Nasional

10 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk Miskin Paling Sedikit di Aceh 2025

8
×

10 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk Miskin Paling Sedikit di Aceh 2025

Sebarkan artikel ini
Badan Pusat Statistik (BPS). FOTO/BPS

posaceh.com, Banda Aceh – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 23,36 juta jiwa per September 2025, dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,25%.

Jumlahnya berkurang dari tahun 2024 yang mencapai 24,05 juta jiwa. Jika ditinjau menurut provinsinya, Kalimantan Utara tercatat memiliki jumlah penduduk miskin paling rendah di Indonesia, yakni sebanyak 42,54 ribu jiwa.

Sebaliknya, jumlah penduduk miskin paling banyak ditemukan di Jawa Timur, yang mencapai 3,8 juta jiwa, yang juga tidak lepas dari jumlah penduduknya yang masif.

Di Aceh, Kota Sabang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni sebanyak 4,55 ribu jiwa pada 2025.

Kabupaten Aceh Jaya menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 10,50 ribu jiwa, diikuti Kota Subulussalam sebanyak 11,95 ribu jiwa dan Kabupaten Simeulue sebanyak 15,58 ribu jiwa.

Daftar lima besar wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di Aceh dilengkapi oleh Kota Banda Aceh dengan 15,87 ribu jiwa.

Di bawahnya, Kota Langsa memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 16,28 ribu jiwa, disusul Kabupaten Gayo Lues sebanyak 16,59 ribu jiwa, Kota Lhokseumawe sebanyak 19,90 ribu jiwa, dan Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 21,47 ribu jiwa.

Daftar 10 besar wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di Aceh ditutup oleh Kabupaten Aceh Singkil dengan 22,51 ribu jiwa.

Sebaliknya, Kabupaten Aceh Utara tercatat memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Aceh, yakni mencapai 93,43 ribu jiwa pada 2025.

Posisinya diikuti Kabupaten Pidie dengan 77,70 ribu jiwa dan Kabupaten Aceh Timur dengan 52,23 ribu jiwa.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 704,69 ribu jiwa. Adapun BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Besaran GK berbeda-beda untuk setiap provinsi, ditentukan berdasarkan nilai pengeluaran untuk kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Pada 2025, secara nasional, BPS menetapkan GK sebesar Rp 641.443, naik dari tahun 2024 yang sebesar Rp 595.242.(Muh/*)